DINAMIKA menuju Pilpres 2024 semakin menarik. Sebanyak 3 tokoh digadang akan tampil menjadi calon presiden (capres). Ketiganya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Ganjar Pranowo sudah resmi akan diusung PDIP sebagai petugas partai. PPP dan Partai Hanura turut memberi dukungan pada Ganjar. Sementara Anies Baswedan akan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sedang Prabowo Subianto akan diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yaitu Partai Gerindra dan PKB.
Jika percaya hasil rilis lembaga survei, maka kekuatan ketiganya tercermin seimbang. Posisi atas dan bawah saling bergantian sesuai kecenderungan masing-masing lembaga survei. Posisi calon wakil presiden (cawapres) tentu akan menentukan siapa yang benar-benar bisa tampil sebagai juara.
Syaratnya, cawapres harus punya basis kekuatan yang riil. Tidak sekadar citra yang ditampilkan oleh lembaga survei. Elektabilitas mereka harus terukur berdasarkan atribusi yang melekat pada dirinya dan bagaimana atribusi itu bisa didulang menjadi suara pada pemilu. Tanpa kekuatan yang nyata (baca: hanya modal pencitraan saja), maka akan sulit bagi cawapres untuk bisa mengerek elektabilitas capres.
Cawapres Berkekuatan BesarNama-nama seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah muncul ke permukaan. Namun para kandidat tersebut tidak memiliki basis kekuatan yang nyata. Hanya Khofifah saja yang mungkin memiliki basis pendukung tinggi di Jawa Timur karena bisa menjadi representasi NU dan kaum perempuan Indonesia.
Adapun nama yang perlu diperhitungkan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ketiganya adalah capres potensial karena nyata memiliki dukungan dan mesin politik yang bekerja dengan loyal.
AHY memegang kekuatan penuh Partai Demokrat, yang pada Pemilu 2019 lalu memiliki suara 7,77 persen atau 10,8 juta suara. AHY digadang-gadang memiliki basis pemilih yang besar di Jawa Timur. Sementara Cak Imin adalah pemimpin partai yang dipilih 13,5 juta orang pada Pemilu 2019. Dia juga memiliki kedekatan dengan ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama.
Hanya saja, AHY, Cak Imin, dan Khofifah akan bertarung di ceruk yang relatif sama, yaitu Jawa Timur dan pemilih NU. Jika dua di antara ketiga kandidat itu maju, maka mereka akan berbagi ceruk suara. Sehingga akan menjadi kurang signifikan dalam menambah tingkat keterpilihan capres.
Namun demikian, ada satu nama yang memiliki kekuatan besar. Dia adalah Airlangga Hartarto, yang berhasil membawa Partai Golkar meraih suara 17,2 juta. Tampil sebagai pemersatu Golkar usai terjadi konflik berkepanjangan, Airlangga mampu mendudukkan 85 kader sebagai anggota DPR RI. Kekuatan mesin partai ini adalah yang terbesar di antara para kandidat cawapres lain.
Suara Golkar juga tersebar merata hingga Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sehingga Airlangga bisa menjadi representasi Jawa maupun luar Jawa. Catatan pentingnya, Golkar tidak sedang berkonflik seperti pemilu yang dijalani sebelum dipimpin Airlangga. Artinya, semua dalam keadaan kompak dan siap bekerja untuk ketum sebagai pemegang mandat Munas yang menentukan siapa calon dari Golkar.
Dengan demikian, siapapun capres yang akan ditempel Airlangga, maka dia mendapat keuntungan besar tersebut dan elektabilitas bisa terkerek secara maksimal.
Cocok untuk Prabowo dan AniesSebagai cawapres, Airlangga cocok untuk mendampingi Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Sedang kemungkinan menempel Ganjar Pranowo terbilang tipis lantaran hubungan Golkar dan PDIP kurang intens dalam berkomunikasi. Dalam perjalanan bangsa, kedua partai ini juga kerap bertolak belakang. Apalagi jika ditarik jauh soal Orde Lama dan Orde Baru, pasti akan terjadi perbedaan pandangan yang kentara.
Itu pula yang mungkin mendasari kenyataan bahwa hanya Megawati Soekarnoputri saja yang belum menjalin komunikasi dengan Airlangga. Sebagaimana diurai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, semua ketum partai sudah berkomunikasi dengan Airlangga dan hanya Megawati yang belum tersambung.
“Tidak ada satu ketua umum partai politik yang tidak diajak komunikasi oleh Pak Airlangga kecuali Ibu Megawati. Kenapa itu tidak terjadi? karena memang selama ini belum tersambung saja," kata Doli.
Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa menjadi cawapres untuk Ganjar adalah hal mustahil bagi Airlangga.
Lalu bagaimana dengan Prabowo dan Anies?Golkar lebih memiliki kecenderungan untuk bergabung dengan partai-partai yang dulu adalah pecahan mereka dan partai-partai yang dekat dengan Islam. Atas alasan itu, Golkar bisa dengan mudah menjalin koalisi dengan Gerindra dan PKB yang mengusung Prabowo.
Koalisi Besar bahkan sempat tercetus untuk menggabungkan keduanya. Penggodokan masih terus berlanjut dan potensi mengerucut terbilang besar. Jika penggabungan berhasil, maka Prabowo akan mendapat kekuatan besar untuk mengalahkan Ganjar dan Anies.
Airlangga juga berpotensi jadi pendamping Anies Baswedan. Kedekatan Surya Paloh dengan Golkar adalah salah satu indikasinya. Indikasi lain, adalah potensi Demokrat diganggu Moeldoko. Bisa saja Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan Moeldoko dan membuat syarat pencalonan Anies goyang. Di saat itu, Golkar bisa menambal kekurangan Anies. Tentunya dengan menyodorkan Airlangga sebagai cawapres.
Bisa Bangun Poros AlternatifNama Airlangga tidak hanya menarik untuk dimasukkan dalam bursa cawapres. Dengan kekuatan besar yang dimiliki, Airlangga juga bisa membangun poros keempat. Apalagi masih ada sejumlah partai yang belum menentukan arah dukungan. Salah satunya dengan PAN.
Golkar dan PAN masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara PPP sudah “mbalelo” dengan lebih dulu menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo. PAN tampak masih belum setuju dengan arah PPP. Setidaknya itu tercermin saat pimpinan PAN berkunjung ke kantor PDIP. Kala itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang ditawari langsung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, memilih tidak mengumumkan dukungan partainya untuk Ganjar.
“PAN sangat mengapresiasi dan menghormati tawaran tersebut. (Tapi) pandangan dan masukan semua kader (PAN) perlu didengar. Tujuannya, agar semua mesin politik yang dimiliki PAN bisa berjalan seirama,” ujar Zulhas.
Kembali ke poros keempat. Kursi DPR RI dari Golkar dan PAN cukup untuk melewati presidential threshold. Jika digabung keduanya memiliki 129 kursi, angka yang sudah lebih dari cukup untuk melewati PT 20 persen kursi parlemen. Potensi berduet tampak saat Airlangga dan Zulhas melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Pasangan ini digadang akan bersatu menjadi kekuatan alternatif dalam poros keempat.
Baik Airlangga maupun Zulhas sama-sama menjadi representasi keberlanjutan kerja-kerja Jokowi untuk periode berikutnya, khususnya di bidang perekonomian. Ini lantaran Airlangga sebagai Menko Perekonomian terbukti mampu membawa kestabilan ekonomi di saat Indonesia diterjang pandemi. Sedangkan Zulhas mampu dengan cepat menyelesaikan tugas dari Jokowi untuk menstabilkan harga minyak goreng yang sempat melambung tinggi.
Penulis adalah wartawan senior
