Berita

Ketua DPC PKB sekaligus Wabup Lampung Tengah, Ardito Wijaya/Ist

Politik

Bantah Ada Bacaleg PKB Ikut Aksi di KPK, Wabup Lamteng: Saya Enggak Kenal

SABTU, 03 JUNI 2023 | 05:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Bupati Musa Ahmad belum mengambil langkah terkait aksi Aliansi Pergerakan Intelektual Peduli Lampung (APIP-Lampung) di depan Gedung KPK RI, beberapa hari lalu.

Yang mengejutkan, muncul isu yang menyebutkan, diduga ada kader atau Bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lamteng ikut dalam aksi. Hingga menggiring spekulasi dan opini publik bahwa PKB Lamteng ada di belakang aksi gerakan APIP-Lampung itu.

Ketua DPC PKB sekaligus Wabup Lamteng, Ardito Wijaya, saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLLampung melalui pesan WhatsApp, Jumat malam (2/6), membantah isu yang menyebut ada Bacaleg PKB dalam aksi APIP-Lampung di Gedung KPK.


"Enggak ada. Sepengetahuan saya enggak ada. Coba kirim video aksinya, biar saya bisa kenali wajahnya," kata Ardito.

Saat video aksi APIP-Lampung di depan Gedung KPK dikirim ke Ardito, dia menjawab tidak kenal dengan orang-orang yang ada dalam video aksi itu. Termasuk salah satu yang diduga kader atau Bacaleg PKB Lamteng.

"Bukan itu mas, saya enggak ada yang kenal," tegasnya.

Tidak adanya langkah Pemkab Lamteng dan Bupati Musa Ahmad, membuat publik bertanya, siapa yang diduga menggiring opini dalam aksi yang di gelar APIP-Lampung di Gedung KPK.

Demo itu terkait dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan jalan sampai Rigid ruas Jalan Punggur Majapahit, menelan anggaran senilai Rp24 miliar yang bersumber dari APBD 2022.

Sementara itu, sehari setelah aksi digelar, Ketua Ormas PGK Lamteng, Hefky Aburizal, mendesak Bupati Musa Ahmad melaporkan balik APIP-Lampung, jika yang dituduhkan kepada Bupati itu tidak ada dasar dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya mendesak Bupati Musa melaporkan hal itu. Ini pencemaran nama baik, Dan pasti ada dalang yang menggerakkan, bukan murni lnisiatif masyarakat," papar Hefky.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya