Berita

Safeguard Defenders mencantumkan bangunan komersial satu lantai ini di Markham, Ont. sebagai salah satu dari beberapa yang disebut kantor 'polisi' China di Kanada/Net

Dunia

Kanada Menutup Kantor Polisi China yang Lakukan Aktivitas Ilegal

JUMAT, 02 JUNI 2023 | 15:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kanada pada Kamis (1/6) menutup kantor yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal, atau apa yang selama ini disebut sebagai 'kantor polisi China' yang berada di beberapa lokasi seperti di Ontario, Quebec, dan British Columbia.

Dugaan bahwa China memiliki pangkalan untuk memata-matai atau melancarkan intimidasi terhadap warga China di Kanada. Namun pihak berwenang belum menjelaskan apakah penutupan itu juga disertai dengan penangkapan.

Polisi kanada atau Royal Canadian Mounted Police [RCMP] dalam laporannya mengatakan selama ini mereka telah mengerahkan berbagai taktik untuk bisa menutup 'kantor polisi' tersebut.

“Alat yang digunakan RCMP untuk menutup kantor polisi itu antara lain, mengurangi dampaknya, mengurangi kredibilitasnya, berbeda di setiap situasi, di setiap skenario,” kata Jody Thomas, penasihat keamanan dan intelijen nasional Perdana Menteri Justin Trudeau.

"Penyelidikan masih terus dilakukan, kami mempertimbangkan banyak hal untuk bisa menangkap orang-orang yang diduga ada di balik aktivitas kantor itu," katanya, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Para pejabat mengatakan stasiun-stasiun itu digunakan untuk memantau dan memaksa orang Tionghoa Kanada untuk melakukan permintaan mereka, seperti kembali ke Tiongkok untuk menghadapi tuntutan atas "kejahatan". Dalam beberapa kasus, kerabat di Tiongkok diancam dengan hukuman.

Pengawas hak asasi manusia Safeguard Defenders yang berbasis di Spanyol, mengatakan, lebih dari 100 fasilitas semacam itu ada di seluruh dunia di lebih dari 50 negara.

Kedutaan Besar China di Kanada membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan stasiun memberikan bantuan untuk hal-hal tertentu, seperti mengajukan surat izin mengemudi.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

KPK Kembali Panggil Pramugari Tamara Anggraeny

Kamis, 13 Maret 2025 | 13:52

Ekonom: Hary Tanoe Keliru Bedakan NCD dan ZCB

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:53

UPDATE

Loyalis Jokowi, Jeffrie Geovanie Sangat Tidak Layak Gantikan Menteri BUMN Erick Thohir

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:22

Rapor IHSG Sepekan Lesu, Kapitaliasi Pasar Anjlok Rp215 Triliun

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:07

DJP: Pajak Ekonomi Digital Capai Rp33,56 Triliun hingga Akhir Februari 2025

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:47

Kualitas Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja Lebih Luas

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:44

Pengacara Klaim Duterte Diculik karena Dendam Politik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:19

Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Usai Cetak Rekor Tertinggi

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:08

Menko Airlangga Ajak Pengusaha Gotong Royong

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:48

Fraksi PAN Salurkan 3.000 Paket Sembako untuk Rakyat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:47

Universitas Columbia Cabut Gelar Akademik 22 Mahasiswa

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:34

Tanggapi Usulan Menhub, Kadin: Tidak Semua Usaha Bisa Terapkan WFA Saat Mudik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:13

Selengkapnya