Berita

Safeguard Defenders mencantumkan bangunan komersial satu lantai ini di Markham, Ont. sebagai salah satu dari beberapa yang disebut kantor 'polisi' China di Kanada/Net

Dunia

Kanada Menutup Kantor Polisi China yang Lakukan Aktivitas Ilegal

JUMAT, 02 JUNI 2023 | 15:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kanada pada Kamis (1/6) menutup kantor yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal, atau apa yang selama ini disebut sebagai 'kantor polisi China' yang berada di beberapa lokasi seperti di Ontario, Quebec, dan British Columbia.

Dugaan bahwa China memiliki pangkalan untuk memata-matai atau melancarkan intimidasi terhadap warga China di Kanada. Namun pihak berwenang belum menjelaskan apakah penutupan itu juga disertai dengan penangkapan.

Polisi kanada atau Royal Canadian Mounted Police [RCMP] dalam laporannya mengatakan selama ini mereka telah mengerahkan berbagai taktik untuk bisa menutup 'kantor polisi' tersebut.


“Alat yang digunakan RCMP untuk menutup kantor polisi itu antara lain, mengurangi dampaknya, mengurangi kredibilitasnya, berbeda di setiap situasi, di setiap skenario,” kata Jody Thomas, penasihat keamanan dan intelijen nasional Perdana Menteri Justin Trudeau.

"Penyelidikan masih terus dilakukan, kami mempertimbangkan banyak hal untuk bisa menangkap orang-orang yang diduga ada di balik aktivitas kantor itu," katanya, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Para pejabat mengatakan stasiun-stasiun itu digunakan untuk memantau dan memaksa orang Tionghoa Kanada untuk melakukan permintaan mereka, seperti kembali ke Tiongkok untuk menghadapi tuntutan atas "kejahatan". Dalam beberapa kasus, kerabat di Tiongkok diancam dengan hukuman.

Pengawas hak asasi manusia Safeguard Defenders yang berbasis di Spanyol, mengatakan, lebih dari 100 fasilitas semacam itu ada di seluruh dunia di lebih dari 50 negara.

Kedutaan Besar China di Kanada membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan stasiun memberikan bantuan untuk hal-hal tertentu, seperti mengajukan surat izin mengemudi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya