Berita

Safeguard Defenders mencantumkan bangunan komersial satu lantai ini di Markham, Ont. sebagai salah satu dari beberapa yang disebut kantor 'polisi' China di Kanada/Net

Dunia

Kanada Menutup Kantor Polisi China yang Lakukan Aktivitas Ilegal

JUMAT, 02 JUNI 2023 | 15:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kanada pada Kamis (1/6) menutup kantor yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal, atau apa yang selama ini disebut sebagai 'kantor polisi China' yang berada di beberapa lokasi seperti di Ontario, Quebec, dan British Columbia.

Dugaan bahwa China memiliki pangkalan untuk memata-matai atau melancarkan intimidasi terhadap warga China di Kanada. Namun pihak berwenang belum menjelaskan apakah penutupan itu juga disertai dengan penangkapan.

Polisi kanada atau Royal Canadian Mounted Police [RCMP] dalam laporannya mengatakan selama ini mereka telah mengerahkan berbagai taktik untuk bisa menutup 'kantor polisi' tersebut.


“Alat yang digunakan RCMP untuk menutup kantor polisi itu antara lain, mengurangi dampaknya, mengurangi kredibilitasnya, berbeda di setiap situasi, di setiap skenario,” kata Jody Thomas, penasihat keamanan dan intelijen nasional Perdana Menteri Justin Trudeau.

"Penyelidikan masih terus dilakukan, kami mempertimbangkan banyak hal untuk bisa menangkap orang-orang yang diduga ada di balik aktivitas kantor itu," katanya, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Para pejabat mengatakan stasiun-stasiun itu digunakan untuk memantau dan memaksa orang Tionghoa Kanada untuk melakukan permintaan mereka, seperti kembali ke Tiongkok untuk menghadapi tuntutan atas "kejahatan". Dalam beberapa kasus, kerabat di Tiongkok diancam dengan hukuman.

Pengawas hak asasi manusia Safeguard Defenders yang berbasis di Spanyol, mengatakan, lebih dari 100 fasilitas semacam itu ada di seluruh dunia di lebih dari 50 negara.

Kedutaan Besar China di Kanada membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan stasiun memberikan bantuan untuk hal-hal tertentu, seperti mengajukan surat izin mengemudi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya