Berita

Safeguard Defenders mencantumkan bangunan komersial satu lantai ini di Markham, Ont. sebagai salah satu dari beberapa yang disebut kantor 'polisi' China di Kanada/Net

Dunia

Kanada Menutup Kantor Polisi China yang Lakukan Aktivitas Ilegal

JUMAT, 02 JUNI 2023 | 15:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kanada pada Kamis (1/6) menutup kantor yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal, atau apa yang selama ini disebut sebagai 'kantor polisi China' yang berada di beberapa lokasi seperti di Ontario, Quebec, dan British Columbia.

Dugaan bahwa China memiliki pangkalan untuk memata-matai atau melancarkan intimidasi terhadap warga China di Kanada. Namun pihak berwenang belum menjelaskan apakah penutupan itu juga disertai dengan penangkapan.

Polisi kanada atau Royal Canadian Mounted Police [RCMP] dalam laporannya mengatakan selama ini mereka telah mengerahkan berbagai taktik untuk bisa menutup 'kantor polisi' tersebut.


“Alat yang digunakan RCMP untuk menutup kantor polisi itu antara lain, mengurangi dampaknya, mengurangi kredibilitasnya, berbeda di setiap situasi, di setiap skenario,” kata Jody Thomas, penasihat keamanan dan intelijen nasional Perdana Menteri Justin Trudeau.

"Penyelidikan masih terus dilakukan, kami mempertimbangkan banyak hal untuk bisa menangkap orang-orang yang diduga ada di balik aktivitas kantor itu," katanya, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Para pejabat mengatakan stasiun-stasiun itu digunakan untuk memantau dan memaksa orang Tionghoa Kanada untuk melakukan permintaan mereka, seperti kembali ke Tiongkok untuk menghadapi tuntutan atas "kejahatan". Dalam beberapa kasus, kerabat di Tiongkok diancam dengan hukuman.

Pengawas hak asasi manusia Safeguard Defenders yang berbasis di Spanyol, mengatakan, lebih dari 100 fasilitas semacam itu ada di seluruh dunia di lebih dari 50 negara.

Kedutaan Besar China di Kanada membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan stasiun memberikan bantuan untuk hal-hal tertentu, seperti mengajukan surat izin mengemudi.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Mantan Kasipenkum Kejati Jakarta Jabat Kajari Aceh Singkil

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:40

Walkot Semarang Dorong Sinergi dengan ISEI Lewat Program Waras Ekonomi

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:18

Wasiat Terakhir Founding Fathers

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:05

Pelapor Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tambora Alami Tekanan Mental

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:53

98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Mandat Reformasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:40

Bos PT QSS jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tambang Bauksit di Kalbar

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:20

KPK Dinilai Belum Utuh Baca Peta Kasus Blueray Cargo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:55

Empat WN China Diduga Pelaku Penipuan Online Ditangkap Imigrasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:30

Membangun Kedaulatan Ekonomi di Era Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:16

Pidato Prabowo di DPR Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 22 Mei 2026 | 01:55

Selengkapnya