Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK, Ketua MK: Sudah Diputus, Enggak Boleh Saya Komentari Lagi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaku tidak boleh mengomentari putusan apapun, termasuk putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

"Sudah sudah sudah, kalau sudah putus enggak boleh saya komentari lagi ya," ujar Anwar usai mengikuti upacara hari lahir Pancasila di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).

Selain itu, Anwar juga enggan mengomentari saat ditanya soal ketentuan open legal policy. Anwar menegaskan, bahwa aturan yang sudah diputuskan tidak bisa dikomentarinya.

"Yang sudah putus itu silakan membaca dipertimbangannya ya," kata Anwar.

Bahkan, saat ditanya soal putusan perpanjangan masa jabatan semula dari 4 tahun menjadi 5 tahun berlaku di era Firli Bahuri, Anwar mengaku tidak boleh memberi komentar karena sudah diputus dalam sidang yang terbuka sebelumnya.

"Saya tidak boleh memberi komentar," pungkas Anwar.

Dalam sidang terbuka pada Kamis (25/5), MK mengabulkan seluruh dalil gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Di mana, Ghufron melakukan permohonan uji materi UU KPK terkait Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tentang KPK yang mengatur soal usia minimum pimpinan KPK.

Dalam putusannya, MK menilai bahwa Pasal 29 huruf e bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu, Pasal 29 huruf e tersebut diubah menjadi "Berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan".

Selain itu, MK menyatakan bahwa Pasal 34 UU 30/2002 tentang KPK soal masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, juga bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga, MK mengubah Pasal 34 tersebut menjadi "Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".