PKS Desak Pemerintah Tegas ke Shell Soal Pengelolaan Blok Masela

Pemerintah diminta berperan aktif menuntaskan masalah pengelolaan Blok Masela. Di saat Shell menyatakan mundur dari pengelolaan Blok tersebut, Pemerintah harus tegas ambil keputusan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan ketegasan pemerintah penting terkait dengan Blok Migas Masela di Maluku agar tidak menggantung.

"Jangan mau dipermainkan oleh perusahaan ini, sehingga operasional blok migas ini tersandera dan molor terus," kata Mulyanto, Rabu (31/5).

Rencanakan Blok Masela beroperasi pada tahun 2027. Lalu mundur menjadi tahun 2029. Kemudian dengan kondisi investasi seperti sekarang ini diperkirakan akan molor lagi. Bahkan nasibnya menjadi tidak jelas.

Menurut Mulyanto Pemerintah jangan sekadar gertak sambal dan masih tetap membuka opsi revisi dan perpanjangan POD (plan of development).  

Sesuai regulasi yang ada maka 5 tahun sejak POD tahun 2019, yakni tahun 2024 apabila tidak ada kemajuan yang berarti maka blok ini harus diterminasi dan dikembalikan kepada negara.

Artinya, kalau ini terjadi maka Shell tidak akan dapat apa-apa. Semua investasi yang ada akan hangus. Sebab, semuanya kembali menjadi milik negara.

"Tentu saja kita harus adil kepada Inpex yang terus konsisten dengan investasinya di Blok Masela. Mereka tetap harus diberi kesempatan dan prioritas untuk mengelola blok ini," terang Mulyanto.