Kehadiran militer Amerika Serikat yang semakin massif di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, dinilai mampu menciptakan perpecahan hingga perang proksi yang tidak diinginkan.
Hal itu diungkap oleh seorang analis Ilmu Hubungan Internasional, Ri Jong Su dalam tulisannya berjudul "Southeast Asia Should Not Be Reduced to Proxy War Theatre for U.S.", seperti dikutip dari Asia-Pacific Regional Committee for the Peaceful Reunification of Korea (APRCPRK) pada Selasa (30/5).
Menurut Ri, gelaran latihan militer bersama yang dilakukan AS dengan negara-negara Asia Tenggara serta kedatangan alat tempur canggih Washington, menciptakan iklim destabilisasi baru di kawasan.
Awal tahun ini, kapal serbu amfibi Angkatan Laut AS muncul di perairan Singapura untuk melanjutkan latihan militer bersama setelah dua tahun tidak dilakukan.
Dari akhir Februari hingga awal Maret, latihan militer gabungan "Cobra Gold", terbesar yang pernah ada dalam 10 tahun, dilakukan di Thailand.
Dilanjut dengan Latihan bersama Filipina bernama "Balikatan", yang terselenggara April lalu di Laut China Selatan dan melibatkan hingga 12.000 personel tentara.
Padatnya jadwal aktivitas militer AS tersebut, belum seberapa jika dibandingkan dengan intensitas latihan militer di tahun sebelumnya.
"Tahun 2022, jumlah latihan militer yang dilakukan AS di Laut Selatan China mencapai lebih dari 100 kali dan kegiatan intelijen meningkat hingga 1.000 kali," jelas Ri.
Terlepas dari peningkatan kerjasama militer tersebut, Ri menyoroti adanya perubahan yang mengarah pada terciptanya aliansi pertahanan baru yang coba dihubungkan AS dengan sekutu militernya di kawasan lain, seperti Jepang dan Autralia.
"Ini bisa terlihat saat Filipina setuju untuk memperluas pangkalan militer AS dengan empat lokasi tambahan. Di salah satu kesepakatan tersebut, ada juga pembahasan kerjasama tiga pihak, yakni AS, Filipina, dan Jepang atau AS, Filipina, dan Australia," ungkap Ri, mengutip hasil kunjungan Presiden Marcos Jr ke Washington 30 April hingga 4 Mei lalu.
Belum lagi, kata Ri, AS saat ini tengah berusaha memanfaatkan jaringan NATO yang berhasil di Eropa dan membawanya ke wilayah Asia Timur.
Ini semakin jelas ketika Jepang setuju menjadi tuan rumah untuk kantor penghubung NATO atas rekomendasi AS.
"Setelah NATO berhasil menekan Rusia di Barat, kini AS ingin membuat NATO versi Asia untuk menekan negara musuh di kawasan tersebut," jelasnya.
Su memprediksikan, bahwa saat destabilisasi di kawasan benar-benar terjadi, AS nantinya justru menghidupkan kembali "Doktrin Nixon", yakni membiarkan sekutu berperang dengan kekuatan sendiri.
"Ini akan membuat orang Eropa bertarung dengan orang Eropa di Eropa dan orang Asia dengan orang Asia di Asia," kata Ri.
Menurut Ri, bukan stabilitas dan keamanan yang ingin dicapai AS di Asia tenggara. Washington ingin tetap mempertahankan hegemoninya melalui konfrontasi dan perpecahan yang mereka buat.
"AS adalah biang keladi yang mengubur benih ketidakpercayaan, antagonisme, konfrontasi dan konflik," ujarnya.
Oleh karenanya, di akhir tulisan, Ri mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap langkah AS yang ingin mengubah kawasan itu menjadi teater perang proksi.
