Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kontrol Ketat Informasi, China Hapus 1,4 Juta Postingan di Media Sosial

MINGGU, 28 MEI 2023 | 17:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam upaya membersihkan informasi palsu dalam pemberitaan publik, pemerintah China dilaporkan telah menghapus jutaan postingan media sosial dan menutup ribuan akun.

Mengutip Reuters pada Minggu (28/5), penghapusan itu dilakukan oleh badan siber China yakni Cyberspace Administration of China (CAC).

CAC dalam sebuah pernyataan mengaku telah menutup 67.000 akun dan 1,4 juta postingan media sosial dari 10 Maret hingga 22 Mei.


"Itu dilakukan untuk mendorong kampanye perbaikan informasi yang lebih luas," bunyi laporan CAC.

Menurut paparan CAC, dari 67.000 akun yang ditutup secara permanen, hampir 8.000 dihapus karena menyebarkan berita palsu, rumor, dan informasi berbahaya.

Penghapusan terbaru CAC juga menargetkan hampir 13.000 akun militer palsu, dengan nama-nama seperti "Komando Tentara Merah China", "Pasukan Anti-teroris China", dan "Pasukan Rudal Strategis".

Sekitar 25.000 akun lainnya juga menjadi sasaran karena menyamar sebagai lembaga publik, seperti pusat pengendalian penyakit dan pencegahan serta lembaga penelitian milik negara.

Sejak 2021, China telah menargetkan miliaran akun media sosial dalam upaya untuk "membersihkan" dunia mayanya dan mempermudah kontrol pihak berwenang.

Tindakan keras terbaru menargetkan akun pada aplikasi media sosial China populer termasuk WeChat, Douyin, dan Weibo yang termasuk dalam kategori "self media," sebuah istilah yang secara luas mengacu pada akun yang menerbitkan berita dan informasi tetapi tidak dikelola pemerintah atau disetujui negara.

Beijing sering menangkap warga dan menyensor akun karena menerbitkan atau membagikan informasi faktual yang dianggap sensitif atau kritis terhadap Partai Komunis, pemerintah atau militer, terutama ketika informasi tersebut menjadi viral.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya