Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Upaya Milisi Polisario Gagal, Pengadilan Banding Tolak Petisi Pembatalan Perjanjian Asosiasi Maroko-Inggris

SABTU, 27 MEI 2023 | 08:19 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pengadilan Banding London menolak permohonan LSM pro-separatis Polisario, WSC, yang meminta untuk membatalkan Perjanjian Asosiasi antara Maroko dan Inggris.

Perjanjian itu, menurut pengadilan, merupakan perjanjian asosiasi yang absah yang menghubungkan kedua negara, yang saling menguntungkan populasi dan pembangunan satu sama lain di semua wilayah Kerajaan, termasuk Sahara Maroko.

Berdasarkan siaran pers yang diterima pada Jumat (27/5), perdagangan antara Inggris dan Maroko telah berkembang sejak perjanjian itu ditandatangani pada 2019 lalu, dan berlaku pada 2021, yang membawa aliran dana bilateral mencapai 2,9 miliar pounds (Rp 53 triliun) pada kuartal tiga 2022 lalu, naik sekitar 1 miliar pounds (Rp 18 miliar) daripada tahun sebelumnya.


Melalui perjanjian itu, hubungan bilateral antar kedua negara telah pulih, dan memungkinkan kedua Kerajaan  membangun kemitraan dalam jangka panjang, karena perjanjian tersebut merupakan jaminan bagi perusahaan Maroko dan Inggris untuk dapat melakukan hubungan ekonomi dan perdagangan di semua sektor kerja sama di kedua negara.

Namun, kelompok Polisario, mencoba mencampuri perjanjian itu dengan mengajukan petisi pembatalan perjanjian Maroko-Inggris, mengklaim bahwa mereka mewakili suara Sahara Maroko yang telah ditentang oleh Maroko.

"Maroko puas bahwa Pengadilan telah mengakui bahwa Polisario sama sekali tidak memiliki pendapat mengenai perkembangan ekonomi provinsi selatan. Hubungan perdagangan antara Maroko dan Inggris hanya menyangkut kedua pihak ini," ujar pemerintah Maroko.

"Milisi Polisario tidak dapat mengklaim atau mewakili populasi Sahara," tambah pemerintah Maroko, yang dikutip dari siaran pers.

Menurut beberapa analis Maroko dan Inggris, keputusan pengadilan itu telah menyoroti kegagalan berulang dari Polisario, yang disebut sebagai penghasut sebenarnya dari konflik Sahara Maroko, untuk membujuk peradilan Inggris untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya