Soal Jabatan Pimpinan KPK, Didik Mukrianto: Butuh Penalaran Ekstra Pahami Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi lima tahun membuat anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto cukup terkejut.

Legislator dari Fraksi Demokrat ini mempertanyakan substansi konstisional sebuah lembaga MK yang mengeluarkan pernyataan mengenai masa jabatan pimpinan KPK.

“Ya, cukup surprise putusan MK, butuh penalaran ekstra apakah yang diputuskan tersebut memang substansi konstitusional atau sebaliknya dari sebuah norma, atau MK sengaja membuat norma yang secara konstitusional menjadi kewenangan pembentuk UU?” tegas Didik Mukrianto kepada wartawan, Jumat (26/5).

Didik juga mempertanyakan MK terkait implikasi putusan tersebut ke depan terhadap berbagai pengaturan kebijakan hukum terbuka yang dimiliki pembentuk UU yang mengatur hal serupa.

“Jika dihadapkan kepada kepada kewenangan MK sebagai final interpetrator UUD? Apakah putusan tersebut memberikan kepastian hukum atau sebaliknya? Apakah putusan tersebut membawa kemanfaatan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan?” tanyanya lagi.

“Mininal itulah diskursus publik yang akan terus berkembang,” imbuhnya.

“Menurut hemat saya, obyek putusan tersebut harusnya open legal policy. Pembentuk UU-lah yang diberikan hak dan kebebasan untuk merumuskan politik hukum dan menentukan norma hukumnya,” tutup Didik.