Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD, diminta meralat pernyataan "gosip politik" dalam kasus korupsi BTS 4G/Net

Politik

Cegah Persepsi Liar, Mahfud MD Diminta Meralat "Gosip Politik" Kasus BTS

JUMAT, 26 MEI 2023 | 13:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dugaan keterlibatan sejumlah partai politik dalam kasus korupsi base transceiver station (BTS) 4G yang hanya dinilai sebagai "gosip politik" oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan membuat publik kecewa.

“Penilaian Mahfud itu tentu sangat disesalkan. Sebab, informasi yang masuk atau diterima Mahfud terkait dugaan ada parpol yang terlibat korupsi terkesan dimentahkan begitu saja,” kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/5).

Menurut Jamiluddin, sebagai Menko yang menangani bidang hukum, seharusnya Mahfud menjadikan informasi tersebut sebagai pintu masuk untuk mendalami dan memperluas kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.


“Dengan begitu, aparat hukum yang menangani kasus tersebut mendapat dukungan penuh,” katanya.

Jamiluddin menambahkan, dukungan dari Mahfud MD sangat diperlukan agar aparat hukum tetap punya nyali dalam membongkar kasus tersebut.

“Aparat hukum sudah tidak khawatir lagi menanganinya bila ada yang punya power terlibat dalam kasus tersebut,” katanya.

“Jadi, Mahfud sebaiknya meralat penilaiannya tersebut. Sebab, pernyataannya itu juga dapat menimbulkan persepsi liar di tengah masyarakat,” tutup Jamiluddin.

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya