Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD, diminta meralat pernyataan "gosip politik" dalam kasus korupsi BTS 4G/Net

Politik

Cegah Persepsi Liar, Mahfud MD Diminta Meralat "Gosip Politik" Kasus BTS

JUMAT, 26 MEI 2023 | 13:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dugaan keterlibatan sejumlah partai politik dalam kasus korupsi base transceiver station (BTS) 4G yang hanya dinilai sebagai "gosip politik" oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan membuat publik kecewa.

“Penilaian Mahfud itu tentu sangat disesalkan. Sebab, informasi yang masuk atau diterima Mahfud terkait dugaan ada parpol yang terlibat korupsi terkesan dimentahkan begitu saja,” kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/5).

Menurut Jamiluddin, sebagai Menko yang menangani bidang hukum, seharusnya Mahfud menjadikan informasi tersebut sebagai pintu masuk untuk mendalami dan memperluas kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.


“Dengan begitu, aparat hukum yang menangani kasus tersebut mendapat dukungan penuh,” katanya.

Jamiluddin menambahkan, dukungan dari Mahfud MD sangat diperlukan agar aparat hukum tetap punya nyali dalam membongkar kasus tersebut.

“Aparat hukum sudah tidak khawatir lagi menanganinya bila ada yang punya power terlibat dalam kasus tersebut,” katanya.

“Jadi, Mahfud sebaiknya meralat penilaiannya tersebut. Sebab, pernyataannya itu juga dapat menimbulkan persepsi liar di tengah masyarakat,” tutup Jamiluddin.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya