Berita

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Din Syamsuddin/Net

Politik

Kata Din Syamsuddin, Mendadak Berhijab saat Tersangka Perlu Dihukum Berat

KAMIS, 25 MEI 2023 | 12:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kritik mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) pada perempuan yang mendadak mengenakan jilbab saat berada di pengadilan, mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Din Syamsuddin.

JK pernah menyindir ulah oknum wanita yang secara tiba-tiba mengenakan hijab saat bermasalah dengan hukum, khususnya korupsi. Fungsi hijab, sambung JK, akhirnya berubah. Dari sebelumnya untuk penutup aurat menjadi penutup malu.

“Sangat setuju dengan pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla,” ujar Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/5)


Tidak hanya setuju dengan JK, Din Syamsuddin juga menilai para oknum yang menyalahgunakan hijab itu patut untuk dikenakan hukum lebih berat. Ini lantaran mereka sudah melakukan dua kesalahan secara bersamaan.

“Pertama, atas kejahatannya, dan kedua atas kamuflase/kemunafikan yang dilakukannya,” sambungnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga meminta kepada pihak penegak hukum, baik Polri maupun kejaksaan agar tidak terpengaruh dengan tingkah para oknum tersebut. Kalau perlu, aparat bertindak tegas untuk meminta mereka melepaskan hijabnya.

“Karena sebelumnya mereka tidak memakai hijab,” demikian Din Syamsuddin.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya