Berita

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Din Syamsuddin/Net

Politik

Kata Din Syamsuddin, Mendadak Berhijab saat Tersangka Perlu Dihukum Berat

KAMIS, 25 MEI 2023 | 12:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kritik mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) pada perempuan yang mendadak mengenakan jilbab saat berada di pengadilan, mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Din Syamsuddin.

JK pernah menyindir ulah oknum wanita yang secara tiba-tiba mengenakan hijab saat bermasalah dengan hukum, khususnya korupsi. Fungsi hijab, sambung JK, akhirnya berubah. Dari sebelumnya untuk penutup aurat menjadi penutup malu.

“Sangat setuju dengan pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla,” ujar Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/5)


Tidak hanya setuju dengan JK, Din Syamsuddin juga menilai para oknum yang menyalahgunakan hijab itu patut untuk dikenakan hukum lebih berat. Ini lantaran mereka sudah melakukan dua kesalahan secara bersamaan.

“Pertama, atas kejahatannya, dan kedua atas kamuflase/kemunafikan yang dilakukannya,” sambungnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga meminta kepada pihak penegak hukum, baik Polri maupun kejaksaan agar tidak terpengaruh dengan tingkah para oknum tersebut. Kalau perlu, aparat bertindak tegas untuk meminta mereka melepaskan hijabnya.

“Karena sebelumnya mereka tidak memakai hijab,” demikian Din Syamsuddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya