Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat/Net
SETIAP kebijakan publik seharusnya dapat diukur kinerja dan dampaknya. Termasuk pembangunan masif infrastruktur dan IKN yang dilakukan pada kepemimpinan Presiden Jokowi periode 2014-2024.
Apalagi pembangunannya menggunakan utang yang jumlahnya sudah mencapai ribuan triliun rupiah.
Pemerintah Jokowi 2014-2023 tercatat menambah utang tertinggi dibandingkan periode pemerintahan lainnya.
Penambahan utang periode Jokowi 2019-2023 sebesar Rp 5,270 triliun yang terdiri kurun periode pertama 2014-2019 sebesar Rp 2,176 triliun dan periode 2019-2023 sebesar Rp 3,092 triliun. Data tersebut diperoleh dari SULNI terakhir.
Utang lebih dari lima ribu triliun yang diciptakan pemerintahan Jokowi memang tidak hanya digunakan untuk infrastruktur, melainkan juga untuk mengatasi pandemi Covid-19 termasuk memberikan vaksin dan pengobatan Covid-19.
Utang Covid-19 2020-2021 tercatat bertambah Rp 1.601,95 triliun kurun periode Covid-19, yaitu Januari 2020-Mei 2021.
Jadi utang yang digunakan untuk proyek-proyek inisiatif Presiden Jokowi sekitar Rp 3.668,05 triliun.
Salah Arah Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2014-2023Di sisi kebijakan publik, apa untungnya proyek-proyek inisiatif Presiden Jokowi sehingga negara berutang Rp 3.668,05 triliun itu?
Jawabnya biaya logistik akan semakin murah. Benarkah demikian?
Pembangunan Infrastruktur Malah Membuat Biaya Logistik Makin MahalSetelah ribuan triliunan rupiah dikeluarkan untuk membangun jalan berbayar tol, performa logistik malah turun alias ongkos logistik makin mahal.
Nilai logistik performance index Indonesia adalah 3,08 di 2014 dan justru turun menjadi 3,0 di 2023 menurut World Bank. Ini menunjukkan biaya logistik Indonesia 2023 lebih mahal dari 2014.
Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 jeblok. Dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke-63.
Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam berada di atas Indonesia.
Ini menunjukkan ongkos logistik Indonesia lebih mahal dan investor menjadi tidak tertarik. Padahal proyek infrastruktur digelontorkan begitu masifnya.
Di Mana Salahnya?Kesalahannya terletak pada prioritas infrastruktur yang dibangun, yaitu adalah infrastruktur berbayar (TOL).
Pemerintahan Jokowi aktif membangun jalan TOL yang berbayar. Jumlah panjang jalan tol diambil dari data BPJT PUPR. Per Oktober 2014-Maret 2023, pemerintah membangun jalan tol 1.848,1 km.
Prestasi membangun tol 1,848,1 km diklaim sebagai keberhasilan luar biasa dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu kurun 2004-2014 pembangunan jalan tol hanya 212 km.
Pemerintahan Jokowi lebih senang membangun jalan berbayar daripada jalan nasional yang gratis. Karena itulah ongkos logistiknya jauh lebih mahal.
Ironi sekali, utang yang diciptakan bukannya untuk menurunkan ongkos logistik, malah sebaliknya.
Jadi dalam sisi kebijakan publik, masif infrastruktur yang tidak disertai penurunan biaya logistik adalah kebijakan yang salah arah. Apa mau dipuja-puji lagi pembangunan infrastruktur tersebut?
Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik dan Kepala Pusat Studi Ekonomi Politik LKEB UPN Veteran Jakarta
