Berita

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily/RMOL

Politik

Dapat Kuota Haji Tambahan Sebanyak 8.000 Orang, DPR: Bermanfaat Kurangi Antrean

RABU, 24 MEI 2023 | 05:25 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama sepakat soal pembagian penambahan kuota jemaah haji tahun 1444H/2023M sebanyak 8.000 orang. Kuota 8.000 orang terdiri atas 7.360 jemaah haji reguler dan 640 jemaah haji khusus.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyebut adanya tambahan kuota haji ini bermanfaat untuk mengurangi daftar antrean peserta ibadah haji.

“Penambahan kuota ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi daftar antrean Haji di Indonesia yang cukup panjang dan lama,” kata Ace Hasan Syadzily kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).


Jika 8.000 kuota tambahan itu diakumulasi dengan total kuota musim haji ini, maka jumlahnya menjadi 229.000 jamaah. Kata Ace, jumlah tersebut menjadi rekor kuota tertinggi sepanjang sejarah.

Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, antrean peserta memang menjadi lebih lama menyusul pandemi Covid-19 yang mengetatkan perjalanan ibadah haji.

“Bayangkan sudah menunggu puluhan tahun dan saat waktunya berangkat kemudian terkendala aturan karena pandemi kemarin. Ini miris sekali. Memang saat pandemi Covid-19 harus dilakukan tapi sekarang aturan sudah mulai kembali normal,” terangnya.

Lanjutnya, waktu tunggu antrean haji di Indonesia di setiap provinsi berbeda-beda, mulai dari 9 tahun sampai 46 tahun lamanya.

Komisi VIII DPR, kata Ace lagi, juga telah meminta kepada Kemenag agar penambahan kuota haji tahun ini diprioritaskan untuk jemaah haji lanjut usia (lansia) dan pendamping lansia.

“Banyak calon jemaah yang kemarin gagal berangkat saat pandemi karena masalah aturan usia. Mereka sudah menunggu bertahun-tahun, jadi memang sudah seharusnya diprioritaskan,” demikian Ace.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya