Partai Kebangkitan Bangsa/Net
Dugaan transaksi untuk mendapat nomor urut sebagai bakal calon legislatif (bacaleg), mencuat di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bandar Lampung.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Nelly Farlinza. Dia mengaku diminta setoran sebesar Rp70 juta untuk mendapatkan nomor urut 2 bacaleg DPRD Bandar Lampung dapil 6 pada Pileg 2024.
"Saya ini wakil ketua, kok malah dimintai uang untuk nomor urut," kata Nelly Farlinza dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Minggu (21/5).
Nelly mengaku bukan kali pertama berjuang di PKB, melainkan pernah ikut dalam Pileg 2019 lalu, dan berhasil memperoleh suara terbanyak ke dua di dapil tersebut.
Sebagai pengurus ia mengaku tidak mengetahui akan diberi nomor urut berapa dalam pencalonan. Ia baru mengetahui saat pendaftaran di KPU Bandar Lampung bahwa mendapatkan nomor urut 3.
Nelly pun langsung mengkonfirmasi ke Ketua LPP DPW PKB Lampung Jauharoh Haddad. Karena yang menempati nomor dua di dapil bukanlah pengurus partai melainkan eksternal PKB.
"Seharusnya saya menjadi prioritas dalam pemasangan nomor urut, hanya saja karena nomor 1 adalah bacaleg titipan pengganti incumbent yang naik ke DPRD Provinsi, sehingga saya legowo apabila ditaruh di nomor 2. Tapi ini kok malah nomor 3, saya tidak terima," bebernya.
Setelah itu, Nelly dihubungi oleh Jauharoh Haddad yang menyatakan bahwa bacaleg yang mendapat nomor urut 2 telah memberikan uang Rp70 juta untuk jaminan uang saksi.
Nelly juga saat itu ditawarkan hal sama apabila ingin mendapatkan nomor urut 2.
"Saya tentu tidak bisa karena itu dadakan, tetapi saya sempat tanya uang itu dikirim ke mana, katanya disuruh ke Dwi. Selain itu saya juga tanya apakah saya saja atau yang lain juga, iyaa (Ketua LPP) menjawab," jelasnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua LPP PKB Lampung Jauharoh Haddad membantah adanya transaksi untuk mendapatkan nomor urut bacaleg. Pihaknya mengaku telah melakukan investigasi dan dipastikan tidak ada transaksi di DPC PKB Bandar Lampung.
"Nggak ada itu, enggak benar itu, saya sudah investigasi ke DPC Bandar Lampung, tidak ada yang namanya uang mahar untuk pencalegan, jadi saya pastikan tidak ada itu ya," pungkasnya.
