Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani/Ist

Politik

Anggota Komisi I DPR Minta Kemlu RI Cari Tahu WNI Korban Kapal Tenggelam di Samudera Hindia

SENIN, 22 MEI 2023 | 10:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri RI diminta untuk terus memantau upaya pencarian Warga Negara Indonesia (WNI) yang jadi korban hilang dalam insiden tenggelamnya kapal penangkap ikan China, Lu Peng Yuan Yu 028, di Samudra Hindia.

Di antara korban kapal tenggelam tersebut terdapat 17 ABK WNI yang hingga kini masih dinyatakan hilang.

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, mendesak pemerintah untuk mencari tahu sebab tenggelamnya kapal dan memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para ABK.


“Update sementara yang kami peroleh baru dua korban yang ditemukan meninggal dunia dan tengah dipastikan identitasnya, sementara yang lain masih dinyatakan hilang. Kami sangat prihatin atas kejadian ini dan berharap yang terbaik agar korban ABK WNI kita bisa segera ditemukan," kata Christina dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (22/5).

Sembari memastikan upaya pencarian korban, Christina mendorong Kemlu RI untuk terus berkoordinasi dengan otoritas China terkait pemenuhan tanggung jawab perusahaan pemilik kapal.

"Harus dipastikan korban mendapatkan pemenuhan semua hak-haknya, Kemlu harus memfasilitasi ini," tegas Christina.

Legislator Partai Golkar itu memahami pihak keluarga para ABK WNI yang menjadi korban tengah menunggu kepastian akan nasib keluarga mereka. Karena itu, Kemlu RI perlu membuka komunikasi seluas-luasnya terhadap keluarga untuk memberikan perkembangan informasi.

“Ini bentuk tanggung jawab negara, termasuk memikirkan skenario untuk memulangkan mereka ke tengah keluarga jika berhasil ditemukan, ataupun jika dinyatakan hilang maka perlu diperjuangkan kompensasi yang bisa diberikan oleh perusahaan kapal. Kami akan terus mengawal ini," pungkas Christina.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya