Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Pimpinan DPR Aceh Soroti Dugaan Kartel Harga Sawit di Nagan Raya

SENIN, 22 MEI 2023 | 03:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memberikan perhatian serius terkait adanya dugaan kartel atau permainan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Nagan Raya.

Wakil Ketua DPRA, Teuku Raja Keumangan alias TRK menyebutkan, agen membeli buah kepada masyarakat dengan harga Rp 1.500 per kilogram. Padahal, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) sudah menetapkan harga beli TBS pada 11 Mei lalu harganya Rp 1.700-2.500 per kilogram, sesuai dengan umur tanaman sawit itu.

"Laporan ke kami, agen beli ke masyarakat dengan harga sangat murah yaitu Rp 1.500 per kilogram, sementara perusahaan membeli kepada agen dengan harga tinggi,” kata TRK, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, MInggu (22/5).


Menurut dia, harga yang yang dibeli ini sangat timpang dengan ditetapkan pemerintah.

“Kami menduga ada permainan harga beli TBS," cetusnya.

Jika benar terjadi permainan harga beli TBS, kata dia, maka sangat merugikan masyarakat. Menurutnya, seharusnya perusahaan maupun agen harus membeli TBS kepada masyarakat dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah Aceh.

"Saya minta dinas terkait untuk melakukan sidak ke perusahaan, kalau memang ada perusahaan yang membeli sawit dengan harga yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, maka harus ada sanksi tegas terhadap perusahaan itu," ujar dia.

TRK meminta perusahaan sawit yang ada di Nagan Raya untuk membantu masyarakat, bukan malah menyusahkan masyarakat membeli dengan harga murah.

"Kalau harga TBS dibeli oleh perusahaan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, artinya perusahaan yang untung, masyarakat malah buntung atau merugi," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya