Berita

Mantan Perdana Menteri Paksitan, Imran Khan/Net

Dunia

Tuduh Sembunyikan Ratusan Warga Afghanistan, Pemerintah Pakistan akan Jadikan Partai PTI Kelompok Teroris

JUMAT, 19 MEI 2023 | 20:05 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Pakistan menyampaikan rencananya untuk menunjuk partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) milik mantan Perdana Menteri Imran Khan sebagai kelompok teroris.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Rana Sanaullah, dengan mengatakan bahwa pihaknya memiliki bukti substansial bahwa partai itu layak diidentifikasi sebagai kelompok teror.

"Sekitar 250 warga Afghanistan dipekerjakan untuk memberikan keamanan kepada Imran Khan di kediamannya di Taman Zaman di Lahore," kata Rana dalam wawancaranya di televisi lokal, yang dikutip India Today, Jumat (19/5).


Menurutnya, warga Afghanistan itu juga dipekerjakan untuk melakukan serangan yang ditargetkan, seperti serangan yang terjadi baru-baru ini di Rumah Komandan Korps dan Menara Askari, dalam aksi demonstrasi setelah Khan ditangkap aparat keamanan.

Atas tuduhan tersebut, pemerintah Pakistan memberi ultimatum selama 24 jam kepada Khan untuk menyerahkan para teroris yang diduga berada di dalam kediamannya.

"Ketika tenggat waktu berakhir, polisi dapat menggerebek Taman Zaman (kediaman Khan) untuk menangkap para teroris, termasuk keponakan Imran Khan, Hassan Niazi, yang dilaporkan bersembunyi di sana," kata Menteri Informasi Sementara Punjab, Amir Mir.

Sementara itu menanggapi penggeledahan itu, Khan sendiri bersedia untuk membuktikannya dengan syarat pemerintah  mengirim tim polisi dengan surat perintah penggeledahan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya