Berita

Mantan Perdana Menteri Paksitan, Imran Khan/Net

Dunia

Tuduh Sembunyikan Ratusan Warga Afghanistan, Pemerintah Pakistan akan Jadikan Partai PTI Kelompok Teroris

JUMAT, 19 MEI 2023 | 20:05 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Pakistan menyampaikan rencananya untuk menunjuk partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) milik mantan Perdana Menteri Imran Khan sebagai kelompok teroris.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Rana Sanaullah, dengan mengatakan bahwa pihaknya memiliki bukti substansial bahwa partai itu layak diidentifikasi sebagai kelompok teror.

"Sekitar 250 warga Afghanistan dipekerjakan untuk memberikan keamanan kepada Imran Khan di kediamannya di Taman Zaman di Lahore," kata Rana dalam wawancaranya di televisi lokal, yang dikutip India Today, Jumat (19/5).


Menurutnya, warga Afghanistan itu juga dipekerjakan untuk melakukan serangan yang ditargetkan, seperti serangan yang terjadi baru-baru ini di Rumah Komandan Korps dan Menara Askari, dalam aksi demonstrasi setelah Khan ditangkap aparat keamanan.

Atas tuduhan tersebut, pemerintah Pakistan memberi ultimatum selama 24 jam kepada Khan untuk menyerahkan para teroris yang diduga berada di dalam kediamannya.

"Ketika tenggat waktu berakhir, polisi dapat menggerebek Taman Zaman (kediaman Khan) untuk menangkap para teroris, termasuk keponakan Imran Khan, Hassan Niazi, yang dilaporkan bersembunyi di sana," kata Menteri Informasi Sementara Punjab, Amir Mir.

Sementara itu menanggapi penggeledahan itu, Khan sendiri bersedia untuk membuktikannya dengan syarat pemerintah  mengirim tim polisi dengan surat perintah penggeledahan.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya