Saat ini dunia sedang menghadapi satu masalah besar yang cukup mencemaskan terkait dengan perubahan iklim, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai daerah di Tanah Air sedang menghadapi cuaca panas atau El Nino. Di mana puncaknya diperkirakan akan terjadi pada Agustus mendatang.
Kondisi ini, menurut Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)-Aceh, Fadhli Ali, bisa berdampak pada sektor pangan atau pertanian. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan sektor pertanian demi menyelamatkan produksi dan produktivitas pangan di Indonesia.
Caranya dengan memberikan subsidi pupuk kepada petani, bukan untuk mobil listrik.
“Ini kan kesannya pemerintah kurang tanggap terhadap masalah pangan, lebih mementingkan dan membiayai orang kaya memiliki mobil, itu kan konsumtif sifatnya,” kata Fadhli kepada
Kantor Berita RMOLAceh, Jumat (19/5).
Ironinya, lanjut Fadhli, berdasarkan catatan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, lima tahun terakhir subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun.
Rinciannya, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, pada 2020 turun jadi Rp 31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp 29,1 triliun. Lalu pada 2022 turun jadi Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 tinggal Rp 24 triliun.
Karena itu, persoalan pupuk ini menjadi keluhan petani di daerah. Harga pupuk kian mahal, imbasnya hasil panen menurun.
“Dulu sempat kenaikan harga pupuk itu mencapai 250 hingga 300 persen, sekarang memang ada sedikit berkurang harga pupuk di pasaran, tetapi masih cukup tinggi,” sebut Fadhli.
Dirinya mengaku senang saat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk Indonesia untung hingga Rp 19 triliun pada tahun lalu. Namun sayangnya, keuntungan itu diperoleh di atas pengeluaran petani yang membumbung tinggi akibat mahalnya harga pupuk.
“Petani membeli pupuk jadi lebih mahal sekarang, karena perusahaan pupuk Indonesia dan membukkan keuntungan yang besar,” kata dia.
Untuk itu, Fadhli berharap pemerintah berpikir bijak dalam menjawab perubahan iklim. Bukannya pemerintah sendiri yang memprediksi bahwa dampak El Nino itu akan mengancam sektor pertanian atau pangan.
“Di tengah harga TBS sawit yang tengah jeblok, kami melihat miris apa yang dilakukan pemerintah. Harusnya kita menyangga produksi pangan, sektor pertanian, lumbung kehidupan,” tandas Fadhli.
