Ambil Alih Perbaikan Jalan di Daerah, Kebijakan Jokowi Dinilai Aneh

Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, muncul aksi heroik pemerintah pusat mengambil alih perbaikan infrastruktur jalan di daerah. Seperti dilakukan di Provinsi Lampung, Jambi dan Sumatera Utara.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menganggap kebijakan yang diambil Jokowi sangat aneh.

"Karena Pemda sudah mendapat banyak transfer dana dari pusat, termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil," kata Bhima, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/5).

Menurut dia, ketika pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan anggaran yang sudah diberikan, seharusnya pemerintah pusat memberikan teguran.

"Ini bukannya dihukum, malah dikasih tambahan anggaran," kata ekonom muda itu.

Sikap presiden mengambil alih perbaikan infrastruktur jalan di daerah, lanjut dia, jelas-jelas tidak menyelesaikan persoalan.

"Ini jelas tidak menyelesaikan persoalan, di saat beban belanja pemerintah sedang dijaga agar tidak melebarkan defisit APBN," tegasnya.