Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Abaikan Permintaan China, Kedubes Irlandia Tetap Pasang Poster Dukungan untuk Ukraina

JUMAT, 19 MEI 2023 | 07:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Permintaan Pemerintah China agar semua kedutaan asing menghapus simbol dan slogan keberpihakan dalam perang Ukraina nampaknya hanya dianggap angin kosong oleh Kedutaan Besar Irlandia di Beijing.

Sampai Kamis (18/5) waktu setempat, poster dukungan untuk Kyiv masih terpampang di tembok luar gedung kedutaan Irlandia.
Langkah itu sesuai dengan pernyataan Departemen Luar Negeri Irlandia yang mengatakan akan terus menampilkan "pengingat visual" dukungan Dublin untuk Kyiv selama konfliknya dengan Moskow.

“Sesuai dengan posisi Irlandia dalam invasi ilegal ke Ukraina, Kedutaan Besar Irlandia di Beijing, terus-menerus sejak invasi, memasukkan pengingat visual dukungan Irlandia untuk Ukraina di kompleks Kedutaan dan acara Kedutaan,” kata juru bicara pemerintah Irlandia, seperti dikutip dari RT, Jumat (19/5).

“Sesuai dengan posisi Irlandia dalam invasi ilegal ke Ukraina, Kedutaan Besar Irlandia di Beijing, terus-menerus sejak invasi, memasukkan pengingat visual dukungan Irlandia untuk Ukraina di kompleks Kedutaan dan acara Kedutaan,” kata juru bicara pemerintah Irlandia, seperti dikutip dari RT, Jumat (19/5).

"Sebuah poster yang menampilkan logo Kedutaan Besar dan kata-kata 'Kami Berdiri dengan Ukraina' dalam bahasa Inggris dan Mandarin, dengan warna Ukraina sebagai latar belakang, tetap terpasang di dinding luar," katanya.

Kementerian Luar Negeri China mendistribusikan catatan ke berbagai misi diplomatik pada 8 Mei di mana ia meminta kedutaan di wilayahnya untuk menghormati hukum dan peraturan China dan tidak menggunakan dinding luar kedutaan untuk melakukan propaganda yang dipolitisasi untuk menghindari perselisihan antar negara.

Kementerian tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang apa yang dianggapnya sebagai "propaganda yang dipolitisasi" dan tidak merujuk langsung ke Ukraina.

Juru bicara Uni Eropa Nabila Massrali mengatakan bahwa delegasi Uni Eropa di Beijing “tidak mengubah apa pun yang dipajang di dinding depannya.”

Presiden China Xi Jinping telah mempertahankan sikap netral selama serangan 15 bulan Moskow di Ukraina karena negara Asia itu berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pembawa perdamaian yang potensial.

Upaya China salah satunya dilakukan lewat pertemuan minggu ini antara utusan khusus Beijing untuk konflik Ukraina, Li Hui dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky selama kunjungan dua hari ke Kyiv.

Sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri China setelah KTT tersebut mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina harus mengumpulkan rasa saling percaya, dan menciptakan kondisi untuk mengakhiri perang dan terlibat dalam pembicaraan damai.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya