Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh saat angkat bicara terkait penahanan Johnny Gerard Plate/RMOL

Politik

Ketimbang Dikerjai Jokowi, Nasdem Lebih Baik Cabut Semua Menterinya dari Kabinet

KAMIS, 18 MEI 2023 | 14:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Nasdem lebih baik menyatakan sikap tegas untuk keluar dari Koalisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ketimbang memilih tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju namun sudah tidak dianggap keberadaannya oleh Jokowi.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu melalui sambungan telepon, Kamis (18/5).

“Makanya jangan tanggung-tanggung mestinya Nasdem memposisikan sebagai oposan atau oposisi saja. Cabut menterinya dari Kabinet Jokowi semuanya, lalu berhadap-hadapan saja dengan Pemerintah,” kata Ujang.

Menurut Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini, menjadi oposisi pemerintahan Jokowi pun sama mulianya dengan menjadi koalisi pemerintah. Meskipun, itu akan memiliki konsekuensi politik bagi partai besutan Surya Paloh itu.

“Kan menjadi partai oposisi sama mulianya juga dengan partai pemerintah. Bedanya, partai koalisi pemerintah banyak previlege dilindungi, dijaga dalam konteks hukum, ekonomi, politik. Kalau oposisi itu di luar kekuasaan. Biasanya agak kering, dikerjai, dimainkan. Ya itu konsekuensi,” ujarnya.

Lagipula, kata Ujang, Jokowi sudah menegaskan bahwa Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres dan membentuk Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) bersama Demokrat dan PKS. Sehingga dianggap sudah berbeda pilihan politik dengan koalisi pemerintah.  

“Kan sering enggak diundang dalam rapat-rapat dengan koalisi pemerintah. Jadi, kalau sudah begini mestinya mengambil sikap tegas menjadi oposisi. Sama mulianya. Bahkan lebih mulia daripada harus ada di pemerintahan saat ini cenderung dikerjai oleh kekuasaan,” demikian Ujang.

Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyinggung kinerja aparat penegak hukum, kini menjadi sorotan. Terutama, soal adanya politisasi pada penegakan hukum atas tindakan pejabat negara.

Saat ini, kata Willy, aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat. Kondisi itu, dia kaitkan dengan presiden yang merupakan petugas partai.

Menurutnya, pemimpin yang berstatus petugas partai, tidak memihak pada rakyat atau semua golongan. Tetapi, hanya berpihak pada kelompok tertentu saja.

"Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy saat berbicara dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5).

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Apindo: Wajar Ada Restrukturisasi TikTok-Tokopedia Pascamerger

Kamis, 04 Juli 2024 | 03:59

UPDATE

Hasan Nasbi: Prabowo Bukan Menyesal, tapi Sedang Beri Arahan

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:57

Penembak Trump Tewas Dibunuh Sniper Dinas Rahasia AS

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:51

Prestasi Jokowi Dicoreng Skandal Beras Impor Bapanas-Bulog

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:46

Prabowo Paparkan Tiga Konsep Bernegara di Hadapan Perwira Remaja

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:45

Biden Sebut Pelaku Penembak Trump Sakit Jiwa!

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:24

HGU 190 di IKN Seperti Zaman Penjajahan Belanda

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:11

Telinga Trump Berdarah Usai Ditembak Saat Kampanye

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:03

HGU 190 Tahun di IKN Bisa Picu Konflik Agraria

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:00

Dampak Lingkungan Jadi Pertimbangan Investasi di IKN

Minggu, 14 Juli 2024 | 08:40

Bahan Pangan Layak Dikonsumsi, Pos Pantau PAS Aman Mendapat Apresiasi

Minggu, 14 Juli 2024 | 08:16

Selengkapnya