Berita

Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban/Net

Dunia

Hongaria Tolak Rencana UE yang akan Kembali Gunakan Anggaran Perdamaian untuk Kirim Senjata Militer ke Ukraina

RABU, 17 MEI 2023 | 09:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pencairan tahap berikutnya dari Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF) Uni Eropa untuk mendukung persenjataan Ukraina, mendapat penolakan tegas dari Hongaria.

Salah satu anggota Uni Eropa dan NATO itu menilai dana perdamaian harusnya tidak melulu dialokasikan hanya untuk Ukraina, melainkan bisa ke negara lain yang juga membutuhkan seperti Balkan atau Afrika Utara.

"Hongaria tidak setuju dengan fakta bahwa Uni Eropa menggunakan dana EPF semata-mata hanya untuk Ukraina, hal ini membuat dana yang disalurkan untuk kepentingan Uni Eropa di bidang lain menjadi tidak cukup," kata kantor juru bicara Hongaria, seperti dimuat Reuters pada Rabu (17/5).


Hongaria meminta agar Uni Eropa memeriksa kembali prioritas pencairan dana EPF yang akan diberikan pada Ukraina, namun Budapest memilih untuk tetap menolak.

"Bagi pemerintah Hongaria, sangat penting bahwa masalah ini harus diklarifikasi, dan itulah mengapa pemerintah tidak menyetujui pencairan tahap berikutnya dari EPF," tegasnya.

Pada 2021, EPF dibuat sebagai instrumen di luar anggaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan Uni Eropa untuk mencegah konflik, membangun perdamaian, dan memperkuat keamanan internasional

Di bawah EPF, Uni Eropa telah memberikan total sekitar 3,6 miliar euro atau Rp 58 miliar untuk dukungan militer bagi Ukraina sejauh ini.

Sejak perang meletus Februari tahun lalu, Hongaria telah menolak memberikan peralatan militer apapun kepada tetangganya Ukraina, yang diserbu oleh pasukan Rusia.

Hongaria juga telah berulang kali mengkritik sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, yang juga harus disetujui oleh 27 negara anggota dengan suara bulat, tetapi pada akhirnya mendukung semua tindakan yang telah disepakati sejauh ini.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya