Berita

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran/RMOL

Politik

Jokowi Sibuk Endorse Capres-cawapres, Publik Bisa Anggap Pilpres 2024 Tidak Fair

SELASA, 16 MEI 2023 | 21:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Joko Widodo terlihat semakin sibuk mencampuri urusan Pemilu. Sikap Jokowi ini lantas disentil Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Mohammad Jusuf Kalla atau JK.

JK menyebut sejak era Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kepala negara tidak pernah mengintervensi partai politik maupun koalisi untuk memilih capres cawapres.

Terbaru, Jokowi juga mengeluarkan pernyataan akan membisiki parpol koalisi terkait nama capres dan cawapres yang dipilih sekelompok relawan dalam Musyawarah Rakyat (Musra).


Sikap Jokowi ini dinilai Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, sangat tidak etis. Jokowi seharusnya lebih banyak membicarakan persoalan bangsa, bukan malah sibuk genit politik.

"Idealnya memang seperti apa yang disarankan oleh JK, Jokowi tidak cawe-cawe urusan Pilpres seperti sibuk membangun koalisi dan mendukung salah satu kandidat capres," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/5).

Analis Politik Universitas Nasional itu melanjutkan, apa yang dipertontonkan oleh Jokowi dengan mengendorse seperti saat ini adalah sesuatu yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Logika publik kemudian bisa terbentuk bahwa Pilpres 2024 tidak akan Fair ini karena indikasi kuatnya campur tangan Presiden sedari awal 'audisi' politik Capres-cawapres digelar," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya