Berita

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran/RMOL

Politik

Jokowi Sibuk Endorse Capres-cawapres, Publik Bisa Anggap Pilpres 2024 Tidak Fair

SELASA, 16 MEI 2023 | 21:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Joko Widodo terlihat semakin sibuk mencampuri urusan Pemilu. Sikap Jokowi ini lantas disentil Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Mohammad Jusuf Kalla atau JK.

JK menyebut sejak era Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kepala negara tidak pernah mengintervensi partai politik maupun koalisi untuk memilih capres cawapres.

Terbaru, Jokowi juga mengeluarkan pernyataan akan membisiki parpol koalisi terkait nama capres dan cawapres yang dipilih sekelompok relawan dalam Musyawarah Rakyat (Musra).


Sikap Jokowi ini dinilai Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, sangat tidak etis. Jokowi seharusnya lebih banyak membicarakan persoalan bangsa, bukan malah sibuk genit politik.

"Idealnya memang seperti apa yang disarankan oleh JK, Jokowi tidak cawe-cawe urusan Pilpres seperti sibuk membangun koalisi dan mendukung salah satu kandidat capres," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/5).

Analis Politik Universitas Nasional itu melanjutkan, apa yang dipertontonkan oleh Jokowi dengan mengendorse seperti saat ini adalah sesuatu yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Logika publik kemudian bisa terbentuk bahwa Pilpres 2024 tidak akan Fair ini karena indikasi kuatnya campur tangan Presiden sedari awal 'audisi' politik Capres-cawapres digelar," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya