DPR RI harusnya mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengeluarkan peraturan menteri terkait pengadaan mobil listrik untuk PNS sebesar RP 960 juta.
Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier, berpendapat, seharusnya DPR menggunakan haknya, mengkritisi kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.
“Indonesia semakin ngawur kebijakannya, dan DPR yang seharusnya punya hak budget juga ngikut kemauan pemerintah yang sebenarnya dimotori segelintir oknum,” kata Fuad Bawazier, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/5).
“Ya karena sistemnya sudah tidak jalan dan biasa melenggang seenaknya tanpa halangan, maka kemauan pemerintah seperti subsidi mobil/motor listrik jalan begitu saja,” imbuhnya.
Fuad juga menambahkan, tidak sepatutnya pemerintah memberi subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke atas.
“Subsidi untuk golongan berduit jalan, subsidi untuk orang kecil sering dicabut dengan berbagai alasan. Begitu pula pajak, ketika pajak orang kecil ditambah, seperti pajak makanan dan pendidikan, pajak untuk orang kaya dikurangi,”katanya.
Pemerintah saat ini, sambung dia, sudah tidak mendengar lagi jeritan dan suara rakyat kecil, dan kerap mengeluarkan kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat.
“Suara rakyat sudah tidak didengar lagi. Kita berharap pemerintah yang tidak pro rakyat dan suka berbohong serta mengumbar janji ini cepat berakhir,” tutup Fuad Bawazier.
