Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto/Net

Politik

Sejalan dengan Anies, PKS: Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik Sebaiknya untuk Angkutan Umum

SABTU, 13 MEI 2023 | 13:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritik bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan terhadap kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik, dinilai masuk akal dan wajar.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, kritik Anies sangat logis karena pemberian subsidi tersebut memang salah sasaran dan salah tujuan.

Sebab, jika tujuan subsidi tersebut ingin meningkatkan penggunaan kendaraan listrik agar terjadi penurunan emisi karbon jelas salah. Faktanya, sumber energi untuk kendaraan listrik masih diambil dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.


“Sehingga tingkat emisi karbonnya masih tinggi. Jadi, penggunaan kendaraan listrik hanya sekadar memindahkan sumber polusi karbon dari kendaraan ke pembangkit listrik,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis Sabtu (14/5).

Atas dasar itu, kata lehislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pemberian subsidi ini juga tidak tepat. Karena yang mendapat subsidi adalah orang kaya.

Oleh karenanya, kebijakan ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang membahayakan. Apalagi jumlah subsidi yang akan diberikan cukup besar yaitu Rp70 juta/unit untuk pembelian mobil listrik dan Rp7juta/unit untuk pembelian motor listrik.

Menurutnya, subsidi sebaiknya diberikan untuk kendaraan listrik angkutan umum agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmatinya.

"Subsidi ini juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa berdampak pada berkurangnya tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya