Pemerintah Pro Korporasi, Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik Rasional

Kritik bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, terkait kebijakan subsidi mobil dan sepeda motor listrik oleh pemerintah dinilai rasional.

Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, dalam hal subsidi kendaraan listrik (electric vehicle/EV), Anies berorientasi pada angkutan publik pro rakyat kecil. Sementara pemerintah cenderung pro korporasi, dengan mensubsidi kendaraan pribadi.

"Kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah adalah mengupayakan pengembangan moda transportasi massal jenis EV, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat banyak," kata Andi, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/5).

Selanjutnya, sambung dia, secara paralel pemerintah harus melakukan moratorium produksi kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, agar kemacetan parah yang terjadi di setiap kota dapat dikurangi.

"Jadi, pemerintah seharusnya mensubsidi konversi mesin kendaraan bermotor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan EV," tuturnya.

Analis Politik Universitas Nasional itu juga membeberkan sejumlah alasan bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik perlu ditinjau ulang. Subsidi itu jelas tidak tepat sasaran, sebab penikmat subsidi justru kelompok mampu secara ekonomi.

"Kebijakan itu juga semakin membebani lalu lintas jalan yang kuantitas trafiknya pasti semakin padat. Selain itu juga mendistorsi upaya memassalkan penggunaan angkutan umum," tandas Andi Yusran.