Pakar Kebijakan Publik Universitas Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat/Ist
Tampuk kepemimpinan ASEAN yang pada tahun 2023 ini diemban Indonesia, tidak lepas dari sejumlah kritik dari masyarakat. Pasalnya, dampak dari keketuaan di kawasan ini dipertanyakan publik.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, keketuaan Indonesia di ASEAN seharusnya dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, setidaknya di ASEAN.
Ia menyebutkan, keuntungan yang bisa diperoleh negara di antaranya terkait posisi kepemimpinan regional dalam hal pemulihan ekonomi, keuangan dan sistem pembayaran regional, mempromosikan kepentingan nasional, mempengaruhi kebijakan regional, dan meningkatkan citra internasional.
“Meskipun agenda keketuaan ASEAN sangat urgen dan penting namun masalahnya agenda keketuaan saat ini minim sosialiasi di level publik,” ujar Hidayat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/5).
Menurutnya, kerja pemerintah dalam momen internasional kali ini jauh berbeda saat Indonesia menjadi ketua pelaksanaan G20 pada tahun 2022 lalu.
“Dibandingkan dengan keketuaan G20, sosialisasi penyelenggaraan dan relevansi agenda keketuaan ASEAN jauh lebih sedikit dan terkesan sangat elitis dan sangat teknokratis,” tuturnya.
Akibat dari hal tersebut, CEO Narasi Institute itu menilai keketuan ASEAN yang diperoleh Indonesia pada tahun ini hanya semacam seremonial yang tidak memberikan dampak berarti kepada masyarakat.
“Sehingga keketuaan ASEAN dimaknai sebagai selebrasi semata jauh dari keinginan kuat membantu publik Indonesia keluar dari permasalahan ekonomi dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.
“Untuk menghindari kesan bahwa keketuaan ASEAN adalah agenda para elit, terutama elit di sektor keuangan dan penguasa energi, maka Keketuaan ASEAN harus memasukan agenda rakyat dan pelaku usaha kecil,” demikian HIdayat menyarankan.
