Gde Siriana: Istana Negara Bukan Milik Koalisi Jokowi

Pertemuan ketua umum partai politik pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara dinilai telah melanggar etika.

Sosok yang akrab disapa Jokowi itu belakangan juga nampak sibuk mencampuri urusan pesta demokrasi lima tahunan. Jokowi secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada capres tertentu.

Sikap Jokowi itu, kata Direktur Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, adalah sikap tidak bijak sebagai seorang kepala negara dan negarawan.

"Sebagai negarawan yang telah memimpin negara dua periode, seharusnya standing Jokowi netral dalam proses rekrutmen presiden berikutnya," kata Gde Siriana Yusuf, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/5).

Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengingatkan bahwa Istana Negara bukan milik koalisi Jokowi.

"Silahkan sebagai pribadi berpihak, tapi secara formal tidak boleh memanfaatkan kepresidenan dan fasilitas negara untuk berpihak apalagi memenangkan capres tertentu," tegas Gde Siriana.

Adapun Jokowi mengundang Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam satu pertemuan di Istana Negara.