Berita

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Sebelum Safari Harusnya Ganjar Mundur sebagai Gubernur

SELASA, 09 MEI 2023 | 09:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Safari politik Ganjar Pranowo ke Surabaya dan Jember dipandang sebagai potret rusaknya demokrasi di Indonesia.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, safari politik yang dilakukan Ganjar itu seharusnya tidak mengatasnamakan Gubernur Jateng.

"Ganjar mulai gerilya ke Jatim. Beberapa pekan lalu sempat lari pagi dan jogging di Stadion GBK. Persoalanya, pada Ganjar masih melekat status pejabat negara atau pejabat publik," kata Jerry, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/5).


Menurutnya, posisi Ganjar saat ini telah berubah sebagai kandidat calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, sejak dideklarasikan di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4).

Doktor komunikasi politik alumnus America Global University itu memaknai manuver Ganjar sebagai upaya memanfaatkan jabatan sebagai gubernur Jateng, yang baru akan berakhir pada 5 September 2023.

"Harusnya Ganjar Pranowo mundur dulu sebagai gubernur, setelah itu silahkan saja kampanye dan safari politik," sarannya.

Dari fenomena safari politik Ganjar, Jerry berpendapat, memang ada yang memberi contoh, agar cara-cara yang tidak sehat dalam pemenangan kandidat Capres bisa digunakan.

"Memang ajaran salah telah dicontohkan Jokowi selama ini, yakni, no neutral and no justice," tuturnya.

"Lihat saja, selain Jokowi secara gamblang mengendorse langsung sampai terkesan jadi makelar politik Ganjar, memang sistem demokrasi dibuat rusak," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya