Berita

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Sebelum Safari Harusnya Ganjar Mundur sebagai Gubernur

SELASA, 09 MEI 2023 | 09:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Safari politik Ganjar Pranowo ke Surabaya dan Jember dipandang sebagai potret rusaknya demokrasi di Indonesia.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, safari politik yang dilakukan Ganjar itu seharusnya tidak mengatasnamakan Gubernur Jateng.

"Ganjar mulai gerilya ke Jatim. Beberapa pekan lalu sempat lari pagi dan jogging di Stadion GBK. Persoalanya, pada Ganjar masih melekat status pejabat negara atau pejabat publik," kata Jerry, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/5).


Menurutnya, posisi Ganjar saat ini telah berubah sebagai kandidat calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, sejak dideklarasikan di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4).

Doktor komunikasi politik alumnus America Global University itu memaknai manuver Ganjar sebagai upaya memanfaatkan jabatan sebagai gubernur Jateng, yang baru akan berakhir pada 5 September 2023.

"Harusnya Ganjar Pranowo mundur dulu sebagai gubernur, setelah itu silahkan saja kampanye dan safari politik," sarannya.

Dari fenomena safari politik Ganjar, Jerry berpendapat, memang ada yang memberi contoh, agar cara-cara yang tidak sehat dalam pemenangan kandidat Capres bisa digunakan.

"Memang ajaran salah telah dicontohkan Jokowi selama ini, yakni, no neutral and no justice," tuturnya.

"Lihat saja, selain Jokowi secara gamblang mengendorse langsung sampai terkesan jadi makelar politik Ganjar, memang sistem demokrasi dibuat rusak," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya