Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh/RMOL

Politik

Nasdem Dianggap Mbalelo oleh Jokowi, Surya Paloh: Apa yang Salah Calonkan Anies Baswedan?

SELASA, 09 MEI 2023 | 01:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap Partai Nasdem bukan lagi bagian dari koalisi pemerintah menyisakan tanda tanya besar bagi sang Ketua Umum Surya Paloh.  

Ia pun mempertanyakan pandangan Jokowi bahwa Nasdem sudah berseberangan dengan pemerintah karena mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

“Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya, mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan, apa yang salah?” tanya Surya Paloh dalam sebuah program acara di stasiun televisi swasta nasional bertajuk “Salah Nasdem Apa?” pada Senin malam (8/5).


Surya Paloh merasa heran jika komitmen Nasdem mendukung pemerintah hingga akhir periode pada 2024 dianggap berseberangan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres. Sedangkan Gerindra dan PAN yang pada Pemilu 2019 jelas-jelas menjadi rival politik justru tidak dianggap berseberangan.

“Kalau diambil daripada awal koalisi pemerintah itu yang ada hanya PDIP, Nasdem, pengusung-pengusung seperti PKB, muncul Hanura. Pada pemilu yang lalu siapa Gerindra? Dia kompetisi pemerintahan. Siapa PAN? Kan di luar pemerintahan. Atas keinginan Nasdem bersama Jokowi, kawan-kawan ini kita ajak untuk bersama-sama, kita sekarang sudah bersama,” tegas Paloh.

Atas dasar itu, Paloh menyayangkan kalau dianggap berseberangan dengan pemerintah. Menurutnya, Nasdem berkomitmen mensukseskan tujuan besar pemerintah untuk Indonesia Maju.  

“Progres pembangunan yang berjalan terus menerus, dan harapan Presiden Jokowi agar proses mengimplementasikan revolusi mental yang diutarakan oleh Presiden Jokowi itu bisa kita jalankan. Apa arti revolusi mental yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Yakni membangun perubahan yang berarti dengan cara dan sistem berpikir kita,” tandasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengungkap alasan tak mengundang Nasdem dalam pertemuan para ketum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara pada Selasa lalu (2/5).

Menurut mantan Walikota Solo itu, Nasdem sudah membentuk koalisi sendiri bersama PKS dan Demokrat yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres pada Pemilu 2024

“Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," kata Jokowi seusai meninjau kegiatan perdagangan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).

Jokowi menilai, enam parpol koalisi pendukung pemerintah tentu memiliki strategi besar untuk persiapan Pemilu 2024. Sehingga, sebagai parpol yang telah memiliki koalisi sendiri, lanjut Jokowi, tidak pas jika Nasdem mengetahui strategi koalisi lain.

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya tidak seperti itu. Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa,” tandasnya.





Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya