Anggota DPR RI Dapil Lampung 1, Taufik Basari/Net
Kesiapan pemerintah pusat bakal memberikan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperbaiki infrastruktur jalan rusak di Lampung harus dikawal dengan perencanaan hingga audit yang ketat.
Sebab, bantuan pemerintah pusat melalui APBN untuk melakukan perbaikan jalan yang menjadi tangggung jawab APBD itu sedianya dilakukan sebagai pemicu atau trigger bagi penataan perencanaan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI Dapil Lampung 1, Taufik Basari saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (8/5).
“Bantuan ini harus bersifat adhoc, sementara dengan diikuti audit terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov dan Pemkab di Lampung,” ujar Taufik.
Anggota Komisi III DPR RI fraksi Nasdem itu menjelaskan, audit tersebut harus melibatkan masyarakat Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran rakyat selama ini.
“Apakah telah direncanakan dengan baik, apakah dilaksanakan secara akuntabel, apakah perawatan berjalan dan tidak terdapat penyelewenangan dan penyalahgunaan,” tegas Taufik.
Namun begitu, Taufik meminta pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Pemprov dan DPRD Provinsi, Pemkab dan DPRD Kabupaten di Lampung harus melakuakan evaluasi kinerja khususnya terkait dengan infrastruktur jalan-jalan rusak tersebut.
“Pemerintahan daerah dalam hal ini Pemprov dan DPRD Provinsi, Pemkab dan DPRD Kabupaten di Lampung juga melakuakan evaluasi kinerja khususnya terkait dengan infrastruktur,” tegasnya.
Tak hanya itu, Taufik juga berharap masyarakat Lampung harus bergerak untuk mendorong adanya perubahan mentalitas dalam mengelola daerah.
Pasalnya, seringkali pembangunan di Lampung hanya dilihat sebagai proyek semata, bukan sebagai visi jangka panjang yang harus dikaitkan dengan efek pada sektor ekonomi lainnnya seperti pariwisata, distribusi pertanian dan UMKM.
Menurut Politikus Nasdem itu, kekritisan dan pengawasan langsung dari masyarakat harus terus didorong dan difasilitasi. Sehingga pengawasan pembangunan dan perawatan infrastruktur terutama jalan ke akan melibatkan partisipasi langsung dari publik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau jalan-jalan rusak di Lampung pada Jumat lalu (5/5).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Jokowi secara terbuka menyatakan pemerintah pusat bisa menangani langsung perbaikan jalan rusak yang ramai dikeluhkan warga tersebut.
“Secepat-cepatnya dimulai, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi usai meninjau Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung.
