Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sependapat dengan bakal Capres Anies Baswedan, yang meminta negara tidak mengintervensi Pemilu 2024.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu ikut campur urusan Pilpres 2024, antara lain dengan mengumpulkan para ketua umum Parpol pendukung pemerintah di Istana Negara.
“Secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika beliau mesti paham sosok pribadi Jokowi dan presiden!” tegas Mardani kepada wartawan, di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/5).
Menurut dia, jika yang dilakukan Jokowi memang membahas negara, sudah seharusnya melibatkan semua Ketum Parpol tanpa pandang bulu.
“Nanti kalau mau bahas yang khusus di tempat lain saja, jangan di Istana Negara,” kata Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS itu juga menyarankan Jokowi agar membiarkan Parpol menentukan nasibnya sendiri dalam menyambut kontestasi demokrasi lima tahunan.
“Gak usah punya ide besar mengumpulkan koalisi besar, biarkan berkembang sendiri, kan kalau koalisi besar nanti Paslon cuma dua, dan itu sangat bisa ditafsirkan bahwa negara intervensi, presiden dalam hal ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, meminta negara tidak mengintervensi dalam penentuan presiden 2024.
Di hadapan relawan, Anies menyebut, adanya intervensi negara terhadap pesta demokrasi merupakan wujud pelecehan terhadap rakyat.
"Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya dan percayakan rakyat, bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka yang memiliki rekam jejak yang benar," kata Anies Baswedan, saat berpidato di Tennis Indoor, Senayan, Minggu (7/5).
