Balas JK, PPP Klaim Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol di Luar Jam Kerja

Pertemuan politik Joko Widodo dan enam ketua umum partai politik di Istana Negara pada 2 Mei 2023 lalu tidak melanggar undang-undang karena dilakukan di luar jam kerja presiden.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi merespons sentilan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla agar Presiden Jokowi tidak terlibat politik Pilpres 2024.

"Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya, boleh-boleh saja," tegas Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (8/5).

Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, pembahasan antara Jokowi dengan enam ketum partai politik itu membicarakan persoalan bangsa, termasuk soal ekonomi nasional.

"Pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalah ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045," katanya.

Menurutnya, jika dalam pertemuan itu ada sedikit pembahasan soal politik, maka itu hal yang wajar.

"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," tandasnya.