Berita

Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani/Net

Politik

Ketum Masyumi Ajak Aktivis Kaji Tulisan Pangdam III Siliwangi dengan Realitas

MINGGU, 07 MEI 2023 | 00:42 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Situasi politik Indonesia jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kian memanas. Agaknya, elit politik harus menjaga jalur demokrasi sesuai alurnya agar warga masyarakat tidak terkena imbas akibat perbedaan dukungan politik.

Bila tidak sesuai jalur atau berujung permasalahan dan mengancam stabilitas keamanan negara, maka pemerintah harus mengembalikannya ke Pancasila

Kira-kira begitu arti tulisan Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo berjudul "Etika Menuju 2024".


Tulisan itu, dibacakan Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani di kanal YouTube Ahmad Yani Channel, dikutip, Sabtu (6/5).

"Alih-alih bisa mendewasakan atau mendidik publik, justru kekhawatiran tongkat membawa rebah yang diperlihatkan. Semestinya cukup kepada kembali ke Pancasila, melihat-melihat sisi-sisi yang diharuskan keharusan menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga peradaban dan etika itu sudah cukup kita sepertinya membutuhkan Pancasila dalam politik sekarang ini karena sedang tidak baik-baik saja. Andai ketidakpedulian semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi semoga itu tidak terjadi Pancasila menjadi kesatuan dan kemakmuran bangsa Indonesia," tulis Kunto dibacakan Ahmad Yani.

Bagi Ahmad Yani, tulisan Kunto sebagai pengingat dan harus dikaji berbagai pihak.

"Kalau terlihat sudah ada saya kira bukan mengambil peran sedikit TNI sudah harus segera menyelamatkan," kata Yani.

Yani mengajak aktivis dan akademisi, untuk mengkaji tulisan Kunto dengan fakta realitas yang ada.

"Saya ingin mengajak sekali lagi, kawan-kawan untuk mengkaji tulisan ini," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya