Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Di Mata PKB, Sektor Ketenagakerjaan di Era Jokowi Tumbuh Baik

SELASA, 02 MEI 2023 | 03:25 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Meski dihadapkan berbagai tantangan global, sektor Ketenagakerjaan Indonesia di era Jokowi tetap memainkan peranan penting, bahkan terus tumbuh signifikan.

Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh, Senin (1/5).

Ninik mengatakan dirinya  Komisi IX sehari-hari memantau terus sektor Ketenagakerjaan. Ia melihat sektor Ketenagakerjaan di era pak Jokowi ini tumbuh baik.


"Perannya begitu penting terutama dalam konteks pemulihan ekonomi," kata Ninik.

Politisi PKB itu mengatakan bahwa hubungan industrial di era Jokowi saat ini berjalan begitu harmonis. Menurutnya pengusaha memainkan peran positif untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Ia mengungkapkan, data pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tahun ke-tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2020 misalnya mencapai 386 ribu lebih PHK, tapi tahun 2022 turun drastis di angka 22.114 PHK.

"Ini satu bukti hubungan industrial berjalan baik," ujarnya.

Selain itu, Ninik menjelaskan indikasi lain perkembangan sektor Ketenagakerjaan adalah Lembaga Kerjasama Bipartit atau disingkat LKS Bipartit.

Bagi Ninik, LKS Bipartit atau forum komunikasi dan konsultasi hubungan industrial di era Jokowi juga mengalami peningkatan signifikan.

Menurut Ninik, terdapat sebanyak 23.805 LKS Bipartit pada tahun 2022, tumbuh pesat dibanding periode 2020 sebanyak 18.868 dan periode 2021 sebanyak 21.567 LKS Bipartit.

Ia bahkan menyebutkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menerapkan Struktur Skala Upah.

"Data yang saya pegang ada 59.608 perusahaan yang menerapkan aturan ini, ya tentu dampaknya sangat positif bagi para pekerja, para buruh," urai Ninik.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya