Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol ketika mengumumkan Deklarasi Washington/Net
Korea Utara bersumpah untuk meningkatkan pencegahan militer terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), sebagai tanggapan atas Deklarasi Washington yang diumumkan oleh Seoul dan Washington.
Media pemerintah Korea Utara, KCNA pada Minggu (30/4) mengecam Deklarasi Washington yang dinilai sebagai produk kebijakan bermusuhan terhadap Pyongyang.
KCNA juga menyebut kunjungan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol ke AS pada pekan ini merupakan perjalanan paling bermusuhan, agresif, provokatif, dan berbahaya untuk perang nuklir.
Di Washington, Yoon mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden AS Joe Biden dan mengumumkan pengadopsian Deklarasi Washington, di mana AS akan berbagi informasi tentang operasi dan perencanaan nuklir dan strategis serta secara teratur menyebarkan aset strategis ke Korea Selatan.
"'Deklarasi Washington' tentang meningkatkan kepraktisan 'pencegahan yang diperpanjang' yang diberikan oleh AS adalah produk tipikal dari kebijakan bermusuhan yang keji terhadap RRDK," kata KCNA, mengacu pada Republik Rakyat Demokratik Korea.
Dalam laporannya,
KCNA juga mempermasalahkan peringatan Biden selama konferensi pers bersama bahwa jika Korea Utara menggunakan senjata nuklir, itu akan mengakibatkan "akhir rezim". Ini adalah pertama kalinya Biden berbicara tentang mengakhiri rezim Korea Utara.
"Yang lebih serius adalah bahwa Biden, presiden AS, berani membuat pernyataan panik dan sembrono tentang 'akhir rezim' terhadap RRDK. Dalam situasi seperti itu, wajar saja bagi RRDK untuk meningkatkan pencegahan militernya sesuai dengan lingkungan keamanan yang parah saat ini dan masa depan," tulis
KCNA.
Sehari sebelumnya, Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengutuk Deklarasi Washington. Ia mengatakan itu adalah cerminan keinginan tindakan yang paling bermusuhan dan agresif oleh Seoul dan Washington dan memperingatkan rencana sekutu hanya akan menimbulkan bahaya yang lebih serius.
