Berita

Para pegawai negeri sipil di Inggris saat melakukan aksi mogok kerja pada Jumat, 28 April 2023/ITVX

Dunia

Tak Sepakat Masalah Gaji, Ratusan Ribu PNS di Inggris Mogok Kerja

SABTU, 29 APRIL 2023 | 17:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lebih dari 130 ribu pegawai negeri di Inggris melakukan aksi mogok kerja pada Jumat (28/4), setelah menolak kenaikan gaji yang dibatasi oleh pemerintah.

Menurut serikat pekerja Layanan Publik dan Komersial (PCS), pemerintah mengumumkan pembatasan kenaikan gaji sebesar 4,5 persen hingga 5 persen, yang dianggap sebagai penghinaan oleh para pekerja.

"Anggota kami mogok hari ini. Mereka sangat marah, karena pemerintah tampaknya memperlakukan tenaga kerjanya sendiri dengan buruk, terhadap siapa pun di sektor publik atau di seluruh ekonomi Inggris," kata Sekretaris Jenderal PCS, Mark Serwotka.


Menurutnya, pembatasan tersebut tidak dinegosiasikan dengan para kelompok serikat yang menuntut kenaikan lebih tinggi sebesar 10 persen, setelah tahun sebelumnya mereka hanya menerima kenaikan dua persen, terendah di antara semua pekerja sektor publik.

"Kami bertekad untuk terus melakukan pemogokan sampai pemerintah mengakui tenaga kerjanya sendiri dan membayar upah mereka dengan layak," tambahnya.

Inflasi yang tinggi sebesar 19,1 persen, yang belum pernah terjadi dalam sejarah Inggris sejak 45 tahun lalu telah memaksa para pekerja terus melakukan aksinya untuk meminta kenaikan upah.

Selain itu, seperti dimuat Anadolu Agency, Sabtu (29/4) para PNS juga menuntut peningkatan tunjangan pensiun, keamanan kerja, dan pembayaran PHK tanpa pemotongan, agar kondisi kerja dan hidup mereka lebih baik lagi.

Berdasarkan jadwal di situs web serikat, aksi industrial ini setidaknya akan terus berlanjut pada hari-hari tertentu hingga 2 Juni mendatang, sampai pemerintah Inggris menyetujui tuntutan para pns.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya