Mahfud Pastikan Satgas TPPU Tidak Akan Jeruk Makan Jeruk

Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut transaksi janggal senilai lebih dari Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Satgas ini terdiri dari Kemenko Polhukam, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, PPATK, Bareskrim Polri, Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hingga BIN.

"Satgas TPPU untuk kasus pencucian uang besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi III DPR RI,"  kata Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komnas TPPU), Mahfud MD, di Kantor Menkopolhukam, Kamis (27/4).

Namun banyak pihak yang meragukan independensi Satgas TPPU ini karena keterlibatan Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang dikhawatirkan malah akan mengaburkan persoalan yang sebenarnya terjadi.

Menanggapi hal ini, Mahfud yang juga menjabat Menkopolhukam berjanji Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan membangun kasus tersebut dari awal.

"Memang banyak (yang bilang), ‘wah itu jeruk makan jeruk'. Masa mau memeriksa dirinya sendiri? Ndak juga. Karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber," tegas Mahfud MD.

Arti jeruk makan jeruk ini bukan dalam arti yang sebenarnya. Istilah ini masuk dalam kiasan yang dapat dimaknai penyelesaian masalah oleh anggota korps sendiri sehingga diragukan objektivitasnya.