Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno/RMOL

Politik

Buntut Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, Komisi VII DPR Panggil BRIN

RABU, 26 APRIL 2023 | 14:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VII DPR RI menjadwalkan pemanggilan pengurus Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), buntut ancaman peneliti astronomi, Andi Pangerang Hasanuddin (APH), yang hendak membunuh warga Muhammadiyah.

Pengurus BRIN bakal dipanggil dalam rapat kerja (Raker) masa sidang DPR RI ke depan. Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/4).

"Kami minta penjelasan terkait ancaman pembunuhan dan sikap intoleran terhadap warga Muhammadiyah itu," kata Eddy.


Sekjen DPP PAN itu sudah mendesak BRIN agar menindak tegas oknum peneliti, sesuai disiplin aparatur sipil negara (ASN).

"Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR yang membidangi (bermitra) BRIN, saya mendesak ada tindakan tegas dari BRIN terhadap ASN yang diduga mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah itu. Ancaman seperti itu tidak dapat dibenarkan, dengan alasan apapun," tegasnya.

Eddy menilai permohonan maaf APH tidak boleh menghentikan langkah BRIN untuk menindak tegas.
 
"Ancaman itu meresahkan dan melukai warga Muhammadiyah. Walaupun sudah ada permintaan maaf, sebagai pimpinan di Komisi VII DPR saya tetap meminta Kepala BRIN menindak tegas," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Andi Pangerang Hasanuddin atau AP Hasanudin, menebar ancaman akan membunuh warga Muhammadiyah melalui akun media sosial.

Buntut dari pernyataan provokatifnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Djamaluddin ke Polda Metro Jaya.

Ketua DPD IMM DKI Jakarta, Ari Aprian Harahap, juga mendesak Polri menangkap dua oknum peneliti BRIN yang dinilai telah membuat gaduh itu.

“Kami memberi waktu 3x24 jam, agar saudara AP Hasanuddin dapat ditahan dan diproses," tegas Ari, di halaman Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin (25/4).

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya