Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Laporan Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023: Eropa Tetap Jadi Wilayah Paling Ramah bagi Jurnalis

RABU, 26 APRIL 2023 | 12:16 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kawasan Eropa, terutama negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa tetap menjadi lingkungan yang paling ramah bagi jurnalis.

Hal itu didasarkan pada bocoran Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023 yang akan dirilis Reporters Without Borders (RSF) bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei mendatang.

Penelitian itu mengevaluasi lingkungan kerja jurnalisme di 180 negara dan wilayah yang diurutkan dalam kategori "sangat buruk” di 31 negara, “buruk” di 42 negara, “bermasalah” di 55, dan “baik” atau “cukup baik” di 52 negara.


Berdasarkan laporan tersebut, Norwegia berada di posisi pertama sebagai negara dengan kebebasan pers terbaik di dunia. Capaian yang membanggakan tersebut telah diraih negara Nordik selama tujuh tahun berturut-turut.

Luar biasanya, urutan kedua ditempati oleh negara non-Nordik yakni Irlandia, naik empat tingkat dari posisi sebelumnya, dan menggeser Denmark yang saat ini berada di posisi ketiga.

Deretan negara Eropa lainnya dengan kondisi lingkungan jurnalisme yang baik di dunia, ditempati oleh Swedia, Finlandia, Belanda, Lithuania dan Estonia.

Kendati demikian, laporan tahun ini untuk kawasan Eropa cukup tidak stabil. Sebab, Jerman telah turun peringkat dari 16 di tahun lalu menjadi ke-21 tahun ini.

Perubahan posisi Jerman disebut RSF berkaitan dengan jumlah
kasus kekerasan terhadap jurnalis dan penangkapan yang meningkat baru-baru ini.

Di sisi lain, Polandia melonjak naik sembilan tingkat dari peringkatnya di tahun lalu. Saat ini Polandia berada diurutan ke 57 dengan kategori negara bermasalah, tetapi untuk kebebasan pers dinilai cenderung lebih tenang tahun ini.  

Sementara itu, Yunani masih menjadi negara Eropa dengan peringkat paling rendah. Tahun ini hanya naik satu tingkat yakni di urutan ke-107 di kategori negara bermasalah, sama dengan Polandia. 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya