Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Laporan Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023: Eropa Tetap Jadi Wilayah Paling Ramah bagi Jurnalis

RABU, 26 APRIL 2023 | 12:16 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kawasan Eropa, terutama negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa tetap menjadi lingkungan yang paling ramah bagi jurnalis.

Hal itu didasarkan pada bocoran Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023 yang akan dirilis Reporters Without Borders (RSF) bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei mendatang.

Penelitian itu mengevaluasi lingkungan kerja jurnalisme di 180 negara dan wilayah yang diurutkan dalam kategori "sangat buruk” di 31 negara, “buruk” di 42 negara, “bermasalah” di 55, dan “baik” atau “cukup baik” di 52 negara.


Berdasarkan laporan tersebut, Norwegia berada di posisi pertama sebagai negara dengan kebebasan pers terbaik di dunia. Capaian yang membanggakan tersebut telah diraih negara Nordik selama tujuh tahun berturut-turut.

Luar biasanya, urutan kedua ditempati oleh negara non-Nordik yakni Irlandia, naik empat tingkat dari posisi sebelumnya, dan menggeser Denmark yang saat ini berada di posisi ketiga.

Deretan negara Eropa lainnya dengan kondisi lingkungan jurnalisme yang baik di dunia, ditempati oleh Swedia, Finlandia, Belanda, Lithuania dan Estonia.

Kendati demikian, laporan tahun ini untuk kawasan Eropa cukup tidak stabil. Sebab, Jerman telah turun peringkat dari 16 di tahun lalu menjadi ke-21 tahun ini.

Perubahan posisi Jerman disebut RSF berkaitan dengan jumlah
kasus kekerasan terhadap jurnalis dan penangkapan yang meningkat baru-baru ini.

Di sisi lain, Polandia melonjak naik sembilan tingkat dari peringkatnya di tahun lalu. Saat ini Polandia berada diurutan ke 57 dengan kategori negara bermasalah, tetapi untuk kebebasan pers dinilai cenderung lebih tenang tahun ini.  

Sementara itu, Yunani masih menjadi negara Eropa dengan peringkat paling rendah. Tahun ini hanya naik satu tingkat yakni di urutan ke-107 di kategori negara bermasalah, sama dengan Polandia. 

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya