Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat/Ist

Politik

KSPSI Ogah Terjebak Capres Label Agama dan Nasionalis, Apalagi Boneka Oligarki

RABU, 26 APRIL 2023 | 09:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara tegas tidak akan memperkokoh warisan rezim oligarki.

Ketua Umum (Ketum) KSPSI, Moh Jumhur Hidayat mengatakan, fenomena kebijakan yang dilahirkan oleh rezim saat ini, terutama eksekutif dan legislatif disetir atau dikendalikan oleh oligarki.

"Dari awal kami menentang boneka oligarki, baik yang di eksekutif maupun legislatif. Karena itu suara-suara yang kita kobarkan dalam demo-demo juga akan sama dengan orientasi politik dalam hajatan pilpres mendatang. Satu dalam kata dan perbuatan, tidak akan mencla-mencle," ujar Jumhur dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/4).


Jumhur menjelaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru memutuskan dukungan kepada calon presiden (capres) sebelum melakukan verifikasi yang sangat ketat terhadap capres-capres yang ada.

Sesuai Rakernas bulan Februari lalu, KSPSI akan menentukan dukungan kepada capres-cawapres melalui Rakernas lanjutan yang akan dihadiri sekitar 600 utusan pemilik suara dari seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

"Penentuan capres bukan wewenang ketua umum atau pimpinan DPP KSPSI, tapi wewenang seluruh pemilik suara. Saya tidak mau mendahului aspirasi anggota yang diwakili oleh 16 Federasi, 34 Provinsi dan sekitar 400 kabupaten/kota," jelas Jumhur.

Akan tetapi, Jumhur sudah mulai menangkap aspirasi hampir seluruh anggota yang ditemuinya. Kata Jumhur, anggotanya ingin keluar atau mendobrak kebekuan dan kebuntuan regulasi yang dilahirkan rezim saat ini, khususnya terkait kaum buruh.

Bagi Jumhur, buruh tidak mau terjebak dengan preferensi pemimpin nasionalis atau muslim, karena hal tersebut hanya sekadar label tanpa substansi sesungguhnya seperti saat perjuangan kemerdekaan dulu.

“Saya enggak mau terjebak soal pemimpin nasionalis atau pemimpin muslim. Fakta yang ada saat ini, lebih banyak pemimpin nasionalis sontoloyo dan pemimpin muslim yang juga sontoloyo. Mereka lebih berkhidmat pada materi dan oligarki ketimbang kepada rakyat," pungkas Jumhur.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya