Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat/Ist

Politik

KSPSI Ogah Terjebak Capres Label Agama dan Nasionalis, Apalagi Boneka Oligarki

RABU, 26 APRIL 2023 | 09:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara tegas tidak akan memperkokoh warisan rezim oligarki.

Ketua Umum (Ketum) KSPSI, Moh Jumhur Hidayat mengatakan, fenomena kebijakan yang dilahirkan oleh rezim saat ini, terutama eksekutif dan legislatif disetir atau dikendalikan oleh oligarki.

"Dari awal kami menentang boneka oligarki, baik yang di eksekutif maupun legislatif. Karena itu suara-suara yang kita kobarkan dalam demo-demo juga akan sama dengan orientasi politik dalam hajatan pilpres mendatang. Satu dalam kata dan perbuatan, tidak akan mencla-mencle," ujar Jumhur dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/4).


Jumhur menjelaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru memutuskan dukungan kepada calon presiden (capres) sebelum melakukan verifikasi yang sangat ketat terhadap capres-capres yang ada.

Sesuai Rakernas bulan Februari lalu, KSPSI akan menentukan dukungan kepada capres-cawapres melalui Rakernas lanjutan yang akan dihadiri sekitar 600 utusan pemilik suara dari seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

"Penentuan capres bukan wewenang ketua umum atau pimpinan DPP KSPSI, tapi wewenang seluruh pemilik suara. Saya tidak mau mendahului aspirasi anggota yang diwakili oleh 16 Federasi, 34 Provinsi dan sekitar 400 kabupaten/kota," jelas Jumhur.

Akan tetapi, Jumhur sudah mulai menangkap aspirasi hampir seluruh anggota yang ditemuinya. Kata Jumhur, anggotanya ingin keluar atau mendobrak kebekuan dan kebuntuan regulasi yang dilahirkan rezim saat ini, khususnya terkait kaum buruh.

Bagi Jumhur, buruh tidak mau terjebak dengan preferensi pemimpin nasionalis atau muslim, karena hal tersebut hanya sekadar label tanpa substansi sesungguhnya seperti saat perjuangan kemerdekaan dulu.

“Saya enggak mau terjebak soal pemimpin nasionalis atau pemimpin muslim. Fakta yang ada saat ini, lebih banyak pemimpin nasionalis sontoloyo dan pemimpin muslim yang juga sontoloyo. Mereka lebih berkhidmat pada materi dan oligarki ketimbang kepada rakyat," pungkas Jumhur.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya