Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat/Ist

Politik

KSPSI Ogah Terjebak Capres Label Agama dan Nasionalis, Apalagi Boneka Oligarki

RABU, 26 APRIL 2023 | 09:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara tegas tidak akan memperkokoh warisan rezim oligarki.

Ketua Umum (Ketum) KSPSI, Moh Jumhur Hidayat mengatakan, fenomena kebijakan yang dilahirkan oleh rezim saat ini, terutama eksekutif dan legislatif disetir atau dikendalikan oleh oligarki.

"Dari awal kami menentang boneka oligarki, baik yang di eksekutif maupun legislatif. Karena itu suara-suara yang kita kobarkan dalam demo-demo juga akan sama dengan orientasi politik dalam hajatan pilpres mendatang. Satu dalam kata dan perbuatan, tidak akan mencla-mencle," ujar Jumhur dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/4).


Jumhur menjelaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru memutuskan dukungan kepada calon presiden (capres) sebelum melakukan verifikasi yang sangat ketat terhadap capres-capres yang ada.

Sesuai Rakernas bulan Februari lalu, KSPSI akan menentukan dukungan kepada capres-cawapres melalui Rakernas lanjutan yang akan dihadiri sekitar 600 utusan pemilik suara dari seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

"Penentuan capres bukan wewenang ketua umum atau pimpinan DPP KSPSI, tapi wewenang seluruh pemilik suara. Saya tidak mau mendahului aspirasi anggota yang diwakili oleh 16 Federasi, 34 Provinsi dan sekitar 400 kabupaten/kota," jelas Jumhur.

Akan tetapi, Jumhur sudah mulai menangkap aspirasi hampir seluruh anggota yang ditemuinya. Kata Jumhur, anggotanya ingin keluar atau mendobrak kebekuan dan kebuntuan regulasi yang dilahirkan rezim saat ini, khususnya terkait kaum buruh.

Bagi Jumhur, buruh tidak mau terjebak dengan preferensi pemimpin nasionalis atau muslim, karena hal tersebut hanya sekadar label tanpa substansi sesungguhnya seperti saat perjuangan kemerdekaan dulu.

“Saya enggak mau terjebak soal pemimpin nasionalis atau pemimpin muslim. Fakta yang ada saat ini, lebih banyak pemimpin nasionalis sontoloyo dan pemimpin muslim yang juga sontoloyo. Mereka lebih berkhidmat pada materi dan oligarki ketimbang kepada rakyat," pungkas Jumhur.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya