Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat/Ist

Politik

KSPSI Ogah Terjebak Capres Label Agama dan Nasionalis, Apalagi Boneka Oligarki

RABU, 26 APRIL 2023 | 09:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara tegas tidak akan memperkokoh warisan rezim oligarki.

Ketua Umum (Ketum) KSPSI, Moh Jumhur Hidayat mengatakan, fenomena kebijakan yang dilahirkan oleh rezim saat ini, terutama eksekutif dan legislatif disetir atau dikendalikan oleh oligarki.

"Dari awal kami menentang boneka oligarki, baik yang di eksekutif maupun legislatif. Karena itu suara-suara yang kita kobarkan dalam demo-demo juga akan sama dengan orientasi politik dalam hajatan pilpres mendatang. Satu dalam kata dan perbuatan, tidak akan mencla-mencle," ujar Jumhur dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/4).


Jumhur menjelaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru memutuskan dukungan kepada calon presiden (capres) sebelum melakukan verifikasi yang sangat ketat terhadap capres-capres yang ada.

Sesuai Rakernas bulan Februari lalu, KSPSI akan menentukan dukungan kepada capres-cawapres melalui Rakernas lanjutan yang akan dihadiri sekitar 600 utusan pemilik suara dari seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

"Penentuan capres bukan wewenang ketua umum atau pimpinan DPP KSPSI, tapi wewenang seluruh pemilik suara. Saya tidak mau mendahului aspirasi anggota yang diwakili oleh 16 Federasi, 34 Provinsi dan sekitar 400 kabupaten/kota," jelas Jumhur.

Akan tetapi, Jumhur sudah mulai menangkap aspirasi hampir seluruh anggota yang ditemuinya. Kata Jumhur, anggotanya ingin keluar atau mendobrak kebekuan dan kebuntuan regulasi yang dilahirkan rezim saat ini, khususnya terkait kaum buruh.

Bagi Jumhur, buruh tidak mau terjebak dengan preferensi pemimpin nasionalis atau muslim, karena hal tersebut hanya sekadar label tanpa substansi sesungguhnya seperti saat perjuangan kemerdekaan dulu.

“Saya enggak mau terjebak soal pemimpin nasionalis atau pemimpin muslim. Fakta yang ada saat ini, lebih banyak pemimpin nasionalis sontoloyo dan pemimpin muslim yang juga sontoloyo. Mereka lebih berkhidmat pada materi dan oligarki ketimbang kepada rakyat," pungkas Jumhur.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya