Berita

Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki/Net

Dunia

Sindir UE yang Lelet , PM Polandia Segera Alokasikan Dana Rp 35 Triliun untuk Bantu Petani Lokal

SABTU, 22 APRIL 2023 | 09:31 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa untuk membantu para petani yang terdampak impor pasokan Ukraina dinilai masih kalah cepat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Polandia.

Begitu yang disampaikan Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki dalam konferensi pers pada Jumat (21/4).

Dalam paparannya, Morawiecki menilai bantuan 100 juta Euro atau Rp 1,6 triliun yang dikeluarkan Uni Eropa baru-baru ini cenderung terlambat, karena petani lokal di kawasan sudah sangat terhimpit oleh gempuran impor makanan murah Ukraina.


"Apa yang UE tawarkan kepada kami ditawarkan dengan terlambat, itu terlalu sedikit, hanya setetes dari kebutuhan saat ini," kata Morawiecki, seperti dimuat MSN News.

Bersamaan dengan itu,  Morawiecki kemudian menunjukkan bagaimana Polandia, negara Eropa tengah itu lebih dulu mengalokasikan dana 10 miliar zloty atau Rp 35 triliun untuk membantu petani lokal.

Dikatakan Morawiecki, Polandia telah menyetujui peningkatan skema tarif impor untuk produk Ukraina sebesar 1,46 zloty atau Rp 5.194 dari 1,20 zloty atau Rp 4.269. Kemudian akan mendesak Komisi Eropa untuk menaikkan tarif impor lagi menjadi 2 zloty atau Rp 7.166.

Sejak invasi Rusia meletus pada Februari tahun lalu, beberapa negara Eropa tengah menjadi rute transit biji-bijian Ukraina yang tidak dapat diekspor melalui pelabuhan Laut Hitam.

Hambatan ekspor telah menjebak jutaan ton biji-bijian di negara-negara yang berbatasan dengan Ukraina, dan membuat petani lokal tertekan karena harga pasokan Kyiv yang sangat rendah.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya