Berita

Kongres Partai Komunis China/Net

Dunia

Penyalahgunaan Kekuasaan Sering Digunakan Pejabat China untuk Melakukan Korupsi

JUMAT, 21 APRIL 2023 | 15:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Korupsi di China yang sering dilakukan sebagai penyalahgunaan kekuasaan politik untuk tujuan pribadi telah tumbuh dengan subur di negara itu.

Sebagian besar korupsi di China dilaporkan banyak dilakukan oleh anggota dari Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa dengan beberapa modusnya, yang terus menyebabkan masalah signifikan di negara itu.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari IPCSC, Jumat (21/4), para pejabat China paling sering menggunakan dua cara utama dalam menjalankan aksi korupsinya.

"Modus pertama, korupsi berupa membelanjakan dana publik yang seolah-olah legal, namun kenyataannya boros, dan mengarah pada keuntungan pribadi. Modus kedua mereka menggunakan jabatannya untuk berkolusi dengan kelompok kriminal," tulis IPCSC dalam laporannya.

Dalam modus yang kedua, pejabat korup lokal di China sering menggunakan kekuasaannya untuk mengubah yurisdiksi mereka, untuk melanggengkan aktivitas ilegal dan kriminal di wilayahnya.

Menurut IPCSC, menjamurnya korupsi di negara tirai bambu itu banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Khususnya karena checks and balances yang jauh lebih sedikit dilakukan oleh negara itu, terutama dalam  sektor yang dikelola negara yang masih buram, di mana batas antara Partai, politik, dan bisnis tidak dibatasi dengan jelas.

Baru-baru ini tiga pejabat tinggi di China terlibat kasus korupsi besar dan sedang menghadapi penyelidikan.

Di antara tiga orang tersebut, salah satunya merupakan anggota Komite Tetap Xiangxi Tujia dan Komite Prefektur Otonomi Miao Provinsi Hunan dan wakil gubernur eksekutif pemerintah rakyat negara bagian, Liu Zhenyu, yang dituduh melakukan korupsi besar, yang kini sedang diselidiki oleh pihak berwenang China.

Menurut Pakar Tiongkok, Minxin Pei, Beijing dinilai telah gagal dalam membendung korupsi yang terus meluas di negaranya. Sehingga ancaman paling serius terkait stabilitas ekonomi dan politik diperkirakan akan muncul di Tiongkok dalam beberapa tahun mendatang.

"Penyuapan, pencurian, dan pemborosan dana publik menelan biaya setidaknya tiga persen dari PDB. Korupsi dapat menambah ketimpangan ekonomi, merusak lingkungan, dan memicu keresahan sosial di China," ujarnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya