Berita

Kongres Partai Komunis China/Net

Dunia

Penyalahgunaan Kekuasaan Sering Digunakan Pejabat China untuk Melakukan Korupsi

JUMAT, 21 APRIL 2023 | 15:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Korupsi di China yang sering dilakukan sebagai penyalahgunaan kekuasaan politik untuk tujuan pribadi telah tumbuh dengan subur di negara itu.

Sebagian besar korupsi di China dilaporkan banyak dilakukan oleh anggota dari Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa dengan beberapa modusnya, yang terus menyebabkan masalah signifikan di negara itu.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari IPCSC, Jumat (21/4), para pejabat China paling sering menggunakan dua cara utama dalam menjalankan aksi korupsinya.

"Modus pertama, korupsi berupa membelanjakan dana publik yang seolah-olah legal, namun kenyataannya boros, dan mengarah pada keuntungan pribadi. Modus kedua mereka menggunakan jabatannya untuk berkolusi dengan kelompok kriminal," tulis IPCSC dalam laporannya.

Dalam modus yang kedua, pejabat korup lokal di China sering menggunakan kekuasaannya untuk mengubah yurisdiksi mereka, untuk melanggengkan aktivitas ilegal dan kriminal di wilayahnya.

Menurut IPCSC, menjamurnya korupsi di negara tirai bambu itu banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Khususnya karena checks and balances yang jauh lebih sedikit dilakukan oleh negara itu, terutama dalam  sektor yang dikelola negara yang masih buram, di mana batas antara Partai, politik, dan bisnis tidak dibatasi dengan jelas.

Baru-baru ini tiga pejabat tinggi di China terlibat kasus korupsi besar dan sedang menghadapi penyelidikan.

Di antara tiga orang tersebut, salah satunya merupakan anggota Komite Tetap Xiangxi Tujia dan Komite Prefektur Otonomi Miao Provinsi Hunan dan wakil gubernur eksekutif pemerintah rakyat negara bagian, Liu Zhenyu, yang dituduh melakukan korupsi besar, yang kini sedang diselidiki oleh pihak berwenang China.

Menurut Pakar Tiongkok, Minxin Pei, Beijing dinilai telah gagal dalam membendung korupsi yang terus meluas di negaranya. Sehingga ancaman paling serius terkait stabilitas ekonomi dan politik diperkirakan akan muncul di Tiongkok dalam beberapa tahun mendatang.

"Penyuapan, pencurian, dan pemborosan dana publik menelan biaya setidaknya tiga persen dari PDB. Korupsi dapat menambah ketimpangan ekonomi, merusak lingkungan, dan memicu keresahan sosial di China," ujarnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

PDIP: Terima Kasih Warga Jakarta dan Pak Anies Baswedan

Jumat, 29 November 2024 | 10:39

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

UPDATE

Sudirman Said Ungkap Upaya ‘Politik Uang’ Menggoyang Jusuf Kalla Dari Ketum PMI

Minggu, 01 Desember 2024 | 20:11

PDIP Dinilai 'Guru’ Penggunaan Parcok

Minggu, 01 Desember 2024 | 19:15

Digugat di PTUN, Ketua Ombudsman RI Diminta Hentikan Seleksi Cakaper di Sumut

Minggu, 01 Desember 2024 | 19:04

Ferry Juliantono Terpilih Aklamasi Ketum IKA Unpad

Minggu, 01 Desember 2024 | 18:41

Cawagub Sumut, Hasan Basri: Terima Kasih Warga Sumut!

Minggu, 01 Desember 2024 | 17:58

Menhut Dukung Pelestarian Orangutan dan Beruang Madu

Minggu, 01 Desember 2024 | 17:53

KPK Terus Dalami Keterlibatan Sahbirin Noor

Minggu, 01 Desember 2024 | 17:41

Dukung Bashar Al Assad, Menlu Iran Sampai Pergi ke Damaskus

Minggu, 01 Desember 2024 | 17:26

62 TPS Selesai Gelar Pemungutan Suara Susulan Dan Lanjutan di Medan

Minggu, 01 Desember 2024 | 17:18

Alia Laksono Minta KPU Klarifikasi Warga Tidak Terima Formulir C6

Minggu, 01 Desember 2024 | 17:03

Selengkapnya