Berita

Kongres Partai Komunis China/Net

Dunia

Penyalahgunaan Kekuasaan Sering Digunakan Pejabat China untuk Melakukan Korupsi

JUMAT, 21 APRIL 2023 | 15:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Korupsi di China yang sering dilakukan sebagai penyalahgunaan kekuasaan politik untuk tujuan pribadi telah tumbuh dengan subur di negara itu.

Sebagian besar korupsi di China dilaporkan banyak dilakukan oleh anggota dari Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa dengan beberapa modusnya, yang terus menyebabkan masalah signifikan di negara itu.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari IPCSC, Jumat (21/4), para pejabat China paling sering menggunakan dua cara utama dalam menjalankan aksi korupsinya.


"Modus pertama, korupsi berupa membelanjakan dana publik yang seolah-olah legal, namun kenyataannya boros, dan mengarah pada keuntungan pribadi. Modus kedua mereka menggunakan jabatannya untuk berkolusi dengan kelompok kriminal," tulis IPCSC dalam laporannya.

Dalam modus yang kedua, pejabat korup lokal di China sering menggunakan kekuasaannya untuk mengubah yurisdiksi mereka, untuk melanggengkan aktivitas ilegal dan kriminal di wilayahnya.

Menurut IPCSC, menjamurnya korupsi di negara tirai bambu itu banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Khususnya karena checks and balances yang jauh lebih sedikit dilakukan oleh negara itu, terutama dalam  sektor yang dikelola negara yang masih buram, di mana batas antara Partai, politik, dan bisnis tidak dibatasi dengan jelas.

Baru-baru ini tiga pejabat tinggi di China terlibat kasus korupsi besar dan sedang menghadapi penyelidikan.

Di antara tiga orang tersebut, salah satunya merupakan anggota Komite Tetap Xiangxi Tujia dan Komite Prefektur Otonomi Miao Provinsi Hunan dan wakil gubernur eksekutif pemerintah rakyat negara bagian, Liu Zhenyu, yang dituduh melakukan korupsi besar, yang kini sedang diselidiki oleh pihak berwenang China.

Menurut Pakar Tiongkok, Minxin Pei, Beijing dinilai telah gagal dalam membendung korupsi yang terus meluas di negaranya. Sehingga ancaman paling serius terkait stabilitas ekonomi dan politik diperkirakan akan muncul di Tiongkok dalam beberapa tahun mendatang.

"Penyuapan, pencurian, dan pemborosan dana publik menelan biaya setidaknya tiga persen dari PDB. Korupsi dapat menambah ketimpangan ekonomi, merusak lingkungan, dan memicu keresahan sosial di China," ujarnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya