Berita

Kantor delegasi Uni Eropa di Nikaragua/Net

Dunia

Anggap Terlalu Ikut Campur, Nikaragua Batalkan Izin untuk Dubes Uni Eropa

RABU, 19 APRIL 2023 | 11:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Nikaragua membatalkan persetujuan untuk mengembalikan duta besar Uni Eropa di negaranya, setelah UE melakukan intervensi dan menyerukan negara itu kembali ke supremasi hukum.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Nikaragua, mereka menangguhkan persetujuannya karena UE dengan tanpa bukti menuduh pemerintah di negara Amerika Latin itu melakukan penindasan sistemik kepada warga Nikaragua, dalam peringatan lima tahun kerusuhan anti-pemerintah di negaranya, pada 18 April 2018 lalu.

"Keputusan itu karena posisi intervensi berani dan kurang ajar dari Uni Eropa di Nikaragua," kata pernyataan itu, seraya menambahkan mereka tidak akan menerima calon duta besar Uni Eropa, Fernando Ponz.


Seperti dikutip dari Reuters pada Rabu (19/4), pernyataan yang dikeluarkan UE itu bertepatan dengan peringatan aksi protes yang disebut sebagai "Hari Perdamaian Nasional" di negaranya.

Hubungan antara Brussel dan Managua terus memburuk, ketika September lalu delegasi UE mengkritik Nikaragua di PBB dan menuntut negara itu untuk membebaskan tahanan politik dan memulihkan demokrasi di negara itu.

Sebagai tanggapannya, republik Amerika Latin itu mengusir duta besar UE Bettina Muscheidt sebagai persona non grata.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya