Berita

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim/Net

Dunia

PM Anwar Ibrahim dan Kabinet Rela Potong Gaji, Malaysia Hemat Rp 4 Miliar per Tahun

SELASA, 18 APRIL 2023 | 13:07 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah berkomitmen untuk tidak mengambil gaji untuk membantu pemulihan ekonomi negara. Sementara anggota kabinet Anwar juga telah menyerahkan 20 persen dari gaji mereka untuk tujuan yang sama.

Langkah Anwar dan kabinetnya itu membuat pemerintah Malaysia berhasil menghemat anggaran sebesar 1,2 juta ringgit (Rp 4 miliar) per tahun, atau 100 ribu ringgit (Rp 334 juta) sebulan.

Hal itu diungkap oleh Menteri Kabinet Armizan Mohd Ali ketika menanggapi pertanyaan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang menanyakan seberapa besar tabungan pemerintah dari pemotongan gaji para menteri dan bagaimana penghematan tersebut dapat bermanfaat bagi rakyat.


Dimuat Malaymail pada Selasa (18/4), selama pemilihan umum baru-baru ini, Anwar mengumumkan dia tidak akan menerima gaji sebagai tindakan solidaritas dengan orang-orang yang berjuang dengan meningkatnya biaya hidup.

Pada Desember 2022, Anwar menegaskan juga tidak akan menerima gaji untuk perannya sebagai Menteri Keuangan. Dia juga mengumumkan bahwa kabinetnya setuju untuk memotong gaji 20 persen sampai ekonomi negara pulih.

"Segera setelah pemerintahan baru terbentuk, pemerintah persatuan telah mengambil langkah awal penghematan dengan tidak mengambil gaji sebagai perdana menteri seperti yang diumumkan oleh perdana menteri sendiri," kata Armizan.

Pada Kamis (13/4), Anwar meyakinkan publik bahwa penanganan biaya hidup masih menjadi agenda negara.

Dalam pernyataan terpisah pada Jumat (14/4), Anwar mengatakan dia telah memberikan arahan kepada seluruh kabinet dan pemerintahan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan pada tahun ini.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya