Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin/Net

Dunia

China Desak Negara G7 Tegakkan Prinsip Satu-China

SELASA, 18 APRIL 2023 | 12:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

China mendesak negara-negara besar, seperti kelompok G7, untuk menegakkan prinsip Satu-China, sambil menekankan masalah Taiwan merupakan urusan negaranya yang tidak dapat dicampuri negara manapun.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, Senin (17/4), dengan mengatakan Taiwan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari China.

“Negara-negara terkait harus menyadari bahwa masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri China yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak luar,” tegas Wang, dimuat China ORG.


Menurutnya, hanya ada satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh China, yaitu pemerintahan Republik Rakyat China (RRC). Meskipun sampai saat ini daratan dan Taiwan belum bersatu kembali, akan tetapi mereka milik China yang satu dan sama.

“Taiwan adalah bagian dari wilayah China. Kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok tidak pernah terbagi. Ini adalah status quo yang sebenarnya di Selat Taiwan,” tambahnya.

Dengan adanya dukungan negara-negara asing yang mendorong agenda separatis untuk kemerdekaan Taiwan, menurut Wang, hal tersebut telah menjadi penyebab ketegangan di lintas-Selatnya.

Untuk itu dalam mempertahankan situasi yang stabil dan perdamaian di wilayahnya, juru bicara tersebut kembali menegaskan prinsip satu China dan menentang kegiatan separatis kemerdekaan Taiwan yang sering didukung oleh negara-negara besar.

"Mereka yang mengatakan kebijakan satu-China mereka tidak berubah, tetapi secara terang-terangan atau diam-diam mendukung separatis kemerdekaan Taiwan merupakan tindakan menyimpang dari kebijakan satu-China yang dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas lintas-Selat,” pungkasnya, seraya menambahkan tindakan itu tidak bertanggung jawab.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya