Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Dilabeli "Didanai Pemerintah", Media Selandia Baru Ancam Angkat Kaki dari Twitter

SELASA, 18 APRIL 2023 | 09:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Media Selandia Baru ramai-ramai angkat kaki dari Twitter. Kebijakan Twitter untuk melabeli media dinilai telah menyalahi independensi.

Terbaru, Radio New Zealand (RNZ) mengancam akan meninggalkan Twitter setelah dilabeli sebagai "media yang didanai pemerintah".

“Tidak hanya independensi editorial kami yang dilindungi undang-undang, kami juga menjaganya dengan penuh semangat,” tulis kepala konten Megan Whelan di Twitter.


Menurut kepala konten RNZ, mereka kemungkinan akan bergabung dengan rekan-rekan Radio Publik Nasional dan Layanan Penyiaran Publik AS, yang telah meninggalkan Twitter sebagai aksi protes dari label tersebut.

"Kebijakan Twitter sendiri mendefinisikan 'media yang didanai pemerintah' sebagai kasus di mana pemerintah mungkin memiliki berbagai tingkat keterlibatan atas konten editorial yang tidak berlaku untuk RNZ," tambah Whelan.

Dimuat Al Arabiya pada Senin (17/4), RNZ sedang mempertimbangkan untuk berbicara dengan pihak Twitter, dan meminta mereka menghapus atau merevisi label tersebut, sebelum mereka benar-benar memutuskan meninggalkan platform tersebut.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya